MAKLUMAT — Setiap tanggal 20 Mei, bangsa ini kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Upacara digelar, pidato dibacakan, dan kata “bangkit” diulang dalam berbagai slogan resmi negara. Namun, di tengah seremoni itu, muncul pertanyaan yang terasa semakin relevan: sebenarnya apa yang sedang bangkit di negeri ini?
Sebab, yang tampak dalam kehidupan sehari-hari justru memperlihatkan gejala sebaliknya. Kepercayaan publik terhadap institusi negara melemah. Pendidikan kehilangan orientasi moral. Hukum tampak tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah. Politik dipenuhi pragmatisme tanpa visi kebangsaan. Sementara itu, agama semakin sering dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan dan pertengkaran identitas.
Kebangkitan nasional seharusnya berarti bangkitnya kesadaran kolektif untuk membangun bangsa yang beradab, adil, dan bermartabat.
Namun, hari ini yang tumbuh justru budaya sinisme sosial. Rakyat mulai sulit membedakan antara pelayanan publik dan pencitraan politik, antara kepentingan negara dan kepentingan elite, serta antara demokrasi dan transaksi kekuasaan.
Ekonomi Semakin Sulit
Dalam bidang ekonomi, situasi masyarakat juga tidak sedang baik-baik saja. Nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan terhadap dolar Amerika. Pelemahan rupiah bukan hanya soal angka di layar bursa, tetapi berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari: harga pangan naik, biaya impor membengkak, cicilan bertambah, dan daya beli masyarakat menurun.
Ketika dolar semakin perkasa, sementara pendapatan rakyat stagnan, yang terjadi adalah kecemasan sosial yang meluas.
Ironisnya, di tengah tekanan ekonomi tersebut, jurang ketimpangan justru semakin terbuka. Data Badan Pusat Statistik masih menunjukkan puluhan juta rakyat hidup dalam kemiskinan.
Anak-anak muda menghadapi lapangan kerja yang sempit, sementara gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor terus terjadi. Banyak keluarga bertahan hidup dalam pekerjaan informal tanpa kepastian masa depan.
Krisis Moral di Pendidikan Kita
Dalam bidang pendidikan, kita juga sedang menghadapi krisis yang serius. Banyak sekolah berdiri megah, tetapi gagal membentuk karakter dan daya kritis.
Kampus perlahan berubah menjadi ruang administratif yang kehilangan tradisi intelektual.
Mahasiswa lebih akrab dengan budaya viral daripada budaya membaca. Dosen dibebani target birokrasi, sementara ruang berpikir kritis semakin menyempit.
Yang lebih memprihatinkan, dunia pendidikan agama yang selama ini dianggap sebagai benteng moral juga menghadapi krisis serius. Kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren terus berulang dan menimbulkan luka sosial yang mendalam.
Komnas Perempuan mencatat bahwa sepanjang 2020–2024 terdapat puluhan kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan, dan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak.
Institusi yang seharusnya menjadi ruang pembentukan akhlak, dalam beberapa kasus justru berubah menjadi ruang penyalahgunaan otoritas.
Dalam bidang hukum, publik menyaksikan bagaimana keadilan sering terasa bergantung pada kedekatan politik dan kekuatan modal. Kasus korupsi datang silih berganti, tetapi hukuman kerap tidak menghadirkan efek moral bagi penyelenggara negara.
Rakyat dipaksa menerima kenyataan bahwa hukum bukan lagi rumah keadilan, melainkan arena negosiasi kekuasaan.
Di bidang politik, demokrasi kita mengalami kelelahan etik. Pemilu memang berlangsung rutin, tetapi kualitas demokrasi semakin dangkal. Politik gagasan kalah oleh politik citra.
Kebisingan Media Sosial
Ruang publik dipenuhi kebisingan media sosial, buzzer, dan polarisasi. Elite sibuk mengatur koalisi, sementara rakyat menghadapi harga kebutuhan pokok yang terus naik.
Ironisnya, bahkan dalam persoalan mendasar dan sakral seperti penentuan ibu kota negara, bangsa ini terlihat gamang. Setelah dipresentasikan sebagai simbol masa depan Indonesia, proyek Ibu Kota Nusantara justru mengalami ketidakpastian arah politik dan administratif.
Pergantian kebijakan, tarik-ulur anggaran, hingga ketidakjelasan prioritas menunjukkan bahwa negara sering berjalan tanpa konsistensi visi jangka panjang.
Muhammadiyah Memimpin Kebangkitan
Dalam situasi seperti ini, bangsa Indonesia membutuhkan kekuatan moral dan gerakan sosial yang mampu memimpin arah kebangkitan nasional baru. Di antara sedikit kekuatan sosial yang masih memiliki legitimasi moral, infrastruktur pendidikan, tradisi intelektual, serta jaringan pelayanan sosial yang kuat, Muhammadiyah memiliki posisi strategis untuk memimpin kebangkitan nasional tersebut.
Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah bukan sekadar organisasi dakwah ritual, melainkan gerakan pembebasan sosial. KH Ahmad Dahlan memahami bahwa kebangkitan bangsa tidak cukup melalui pidato politik, tetapi harus dimulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pembentukan akhlak publik.
Karena itu, Muhammadiyah membangun sekolah, rumah sakit, panti asuhan, universitas, hingga gerakan filantropi yang nyata menyentuh masyarakat bawah.
Muhammadiyah telah membuktikan bahwa Islam dapat menjadi kekuatan kemajuan, bukan sekadar simbol identitas.
Di tengah politik yang gaduh, Muhammadiyah relatif tetap menjaga jarak dari pragmatisme kekuasaan. Di tengah krisis moral, Muhammadiyah masih memiliki tradisi ilmu, etos kerja, dan pelayanan sosial.
Bahkan ketika negara sering lamban hadir dalam pelayanan publik, amal usaha Muhammadiyah justru tetap bergerak melayani rakyat tanpa banyak gaduh politik.
Karena itu, kebangkitan nasional hari ini membutuhkan kepemimpinan moral, bukan sekadar kepemimpinan politik. Indonesia memerlukan gerakan yang mampu menghidupkan kembali etika publik, daya kritis intelektual, solidaritas sosial, dan keberpihakan pada rakyat kecil.
Muhammadiyah memiliki modal historis dan sosial untuk memainkan peran tersebut.
Tentu, ini bukan berarti Muhammadiyah harus merebut kekuasaan politik negara. Yang dibutuhkan bangsa ini justru kepemimpinan peradaban: memimpin cara berpikir bangsa, memimpin pendidikan moral masyarakat, memimpin gerakan ilmu pengetahuan, dan memimpin agenda kemanusiaan.
Sebab, kebangkitan sejati tidak lahir dari baliho politik atau proyek mercusuar negara. Kebangkitan lahir dari akal sehat, keberanian moral, dan kesediaan untuk membela kepentingan rakyat secara konsisten.
Jika Muhammadiyah mampu kembali menghidupkan spirit tajdid dan keberpihakan sosial sebagaimana diwariskan KH Ahmad Dahlan, bukan tidak mungkin organisasi ini kembali menjadi lokomotif kebangkitan nasional Indonesia di tengah krisis zaman yang semakin gelap.***
