MAKLUMAT – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember telah menyalurkan sekitar 1,3 juta liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Distribusi dilakukan sejak 2 Juli hingga 7 Oktober 2026. Jumlah yang dijangkau mencapai 2.300 kepala keluarga di 19 desa dan kelurahan pada 10 kecamatan.
Distribusi air bersih masih akan dilanjutkan seiring musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga akhir November. BPBD menyiapkan distribusi untuk menjaga pemenuhan kebutuhan dasar warga selama krisis air bersih berlangsung.
Kepala BPBD Jember Edy Budi Susilo mengatakan, musim kemarau tahun ini berlangsung lebih panjang dari perkiraan sebelumnya. Berdasarkan informasi terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan diperkirakan baru mulai pada awal Desember.
“Dengan demikian, setelah saya perhitungkan, masih ada sekitar dua bulan lagi berlangsungnya musim kemarau ekstrem ini,” kata Edy dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10/2026).
Menurut Edy, distribusi air oleh BPBD diprioritaskan untuk kebutuhan dasar rumah tangga, terutama memasak dan minum. Kebutuhan lain menjadi prioritas berikutnya.
“Prioritasnya adalah untuk masak, untuk minum, untuk kebutuhan rumah tangga,” ujarnya.
BPBD juga terus memantau perkembangan wilayah terdampak. Berdasarkan pemetaan awal, Jember memiliki lima zona merah, tiga zona kuning, dan 23 zona hijau rawan kekeringan.
Namun, cakupan kekeringan tahun ini meluas melampaui wilayah yang sebelumnya dipetakan sebagai daerah rawan. Seluruh zona merah dan zona kuning kini telah terdampak. Bahkan, Desa Banjarsari di Kecamatan Bangsalsari dan Desa Panduman di Kecamatan Jelbuk yang sebelumnya masuk zona hijau kini turut mengalami krisis air bersih.
“Zona merah dan zona kuning semuanya sudah kena. Bahkan dua desa yang tahun lalu tidak pernah kekeringan, tahun ini kena,” kata Edy.
Dengan musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung hingga akhir November, BPBD Jember akan melanjutkan distribusi air bersih kepada warga yang membutuhkan. Hingga kini, kebutuhan air bersih warga terus dipantau untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas distribusi. (*)
