MAKLUMAT — Lembaga Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia berkolaborasi dengan Rumah Perubahan menggelar School of Political Leadership for Local Leaders, sebagai upaya untuk menjawab krisis tata kelola pemerintahan yang masih menjadi tantangan di banyak daerah.
Kegiatan yang dilangsungkan di Rumah Perubahan Bekasi pada Kamis-Jumat (19-20/6/2025), mengangkat tema ‘Menjawab Krisis Tata Kelola Pemerintahan: Membangun Kepemimpinan Daerah yang Adaptif, Transparan, Akuntabel dan Berorientasi Hasil’, menjadi ruang belajar bersama bagi para kepala daerah dan perangkatnya dalam memperkuat fondasi kepemimpinan yang responsif terhadap perubahan dan berbasis integritas.
Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, menekankan pentingnya investasi dalam kapasitas kepemimpinan daerah, sebagai langkah strategis menghadapi krisis tata kelola pemerintahan.
Ia memastikan, DEEP Indonesia melalui program School of Political Leadership for Local Leaders tersebut berkomitmen menghadirkan ruang pembelajaran yang adaptif, partisipatif, dan relevan dengan tantangan kekinian.
“Ini bukan sekadar pelatihan, tetapi proses upgrading pemimpin daerah agar siap menghadapi era digital, tekanan publik, dan krisis kepercayaan terhadap birokrasi,” ujar Neni, dalam keterangan yang diterima Maklumat.ID, Senin (23/6/2025).
“(Misalnya) Kita ingin mendorong agar Lamongan naik kelas, bukan hanya dalam hal infrastruktur dan ekonomi, tapi juga dalam pola pikir kepemimpinan dan tata kelola pemerintahannya. Transformasi itu harus dimulai dari diri, dari budaya organisasi, dan dari keberanian mengambil keputusan yang berdampak,” sambungnya.
Pemimpin Daerah yang Cakap dan Berintegras
Neni berharap, program School of Political Leadership for Local Leader tersebut dapat menjadi pemantik lahirnya pemimpin daerah yang lebih siap menghadapi tantangan digitalisasi, krisis legitimasi publik, hingga kebutuhan inovasi dalam pelayanan masyarakat.
“School of Political Leadership adalah bentuk ikhtiar kolektif agar pemerintahan daerah tidak hanya adaptif, tapi juga berintegritas dan berdampak langsung bagi rakyat,” ucap Neni Nur Hayati.
Senada, Founder Rumah Perubahan, Prof Rhenald Kasali, menegaskan bahwa sejatinya pemimpin hari ini bukan hanya tentang intuisi, tetapi juga bagaimana kemampuan seorang pemimpin membaca pola dan data.
“Pemimpin daerah harus memahami algoritma sosial, pola perubahan publik, dan logika digital governance jika ingin tetap relevan dan dipercaya,” sebut pria yang juga Guru Besar Universitas Indonesia (UI) tersebut.
Fenomena Buzzer Merusak Demokrasi
Di sisi lain, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang turut menghadiri kegiatan tersebut, menandaskan pentingnya transformasi kepemimpinan dalam menjawab tantangan era digital, serta ekspektasi masyarakat yang tinggi.
Ia juga secara khusus menyorot fenomena buzzer di media sosial (medsos) dan platform-platform digital lain, yang menurutnya menjadi salah satu perusak ruang demokrasi.
“Kita perlu waspada terhadap fenomena buzzer yang justru merusak ruang demokrasi. Pemerintah daerah harus hadir bukan hanya sebagai pelayan publik, tapi juga penjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal,” ujarnya, dalam keterangan yang diterima Maklumat.ID, Senin (23/6/2025).
Sebagai informasi, School of Political Leadership for Local Leaders diikuti oleh ratusan peserta. Sementara sejumlah tokoh dan akademisi menjadi pemateri, antara lain Dekan Fikom Universitas Padjadjaran Prof Dadang Rahmat Hidayat, Peneliti BRIN Prof Firman Noor, hingga Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI Dr Wawan Wardiana.
Kegiatan tersebut juga didukung oleh anggota Komisi VI DPR RI, Ahmad Labib, yang sekaligus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kualitas kepemimpinan daerah.