MAKLUMAT — Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap progres revitalisasi Alun-alun Sidoarjo, Jumat (5/12/2025). Raut kekecewaan tampak di wajahnya ketika melihat langsung pengerjaan proyek senilai Rp24,6 miliar itu, yang dinilainya masih jauh dari harapan.
Proyek revitalisasi alun-alun di Kota Delta itu sendiri masih menyisakan masa kontrak yang hanya tinggal sepuluh hari lagi, sebelum serah terima kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo pada 15 Desember 2025 nanti.
Dalam sidaknya yang didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Bahrul Amiq, Subandi menyoroti lambannya progres kerja pihak pelaksana, PT Samudra Anugrah Indah Permai. Ia menyebut kondisi di lapangan tidak menunjukkan perkembangan signifikan.
“Saya lihat ini tidak 20 devisasi, wong kelihatan acak-acakan kok devisiasi 20 persen, (sedangkan) waktu (masa kontrak) tinggal sepuluh hari,” ujarnya.
Minta DLHK Perketat Pengawasan
Melihat situasi tersebut, Subandi menginstruksikan agar pengawasan harus kian diperketat. Ia meminta supaya DLHK tidak lengah dan memastikan proyek itu berjalan sesuai kualitas dan waktu yang telah disepakati.
Menurutnya, keterlambatan pekerjaan akan berdampak langsung pada masyarakat Sidoarjo yang selama ini menunggu kehadiran wajah baru alun-alun sebagai ruang publik yang merepresentasikan daerahnya.
“Alun-alun ini akan dirasakan semua warga Sidoarjo, jangan sampai anggaran yang begitu besar yang dikeluarkan pemerintah daerah namun realita, keinginan masyarakat Sidoarjo yang memiliki Alun-alun ternyata kecewa,” tandas Subandi.
Dalam Pantauan Inspektorat Pusat
Lebih lanjut, Subandi mengungkapkan bahwa proyek revitalisasi tersebut bukanlah proyek biasa, melainkan salah satu yang mendapatkan pengawasan langsung dari inspektorat pusat. Sebab itu, ia mengingatkan seluruh pihak agar bekerja profesional, transparan, dan tidak bermain-main.
Tak cuma itu, ia mengungkit bahwa selama ini Sidoarjo seolah sudah menjadi “langganan” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab itu, ia menegaskan bakal secara terbuka mempersilakan aparat penegak hukum (APH) untuk masuk apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengerjaan proyek tersebut.
“Sidoarjo ini langganan KPK pak, sampai kapan, nek wong (kalau orang) Sidoarjo sek gelem dulinan (masih mau bermain) seperti ini, sudah kita kasih kesempatan APH, silakan masuk, saya bupati siap, silakan masuk, cek semuanya, biar tidak ada permainan di Sidoarjo,” tegas Subandi.
