MAKLUMAT — Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menjadi tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) 2025 yang digelar pada 1–2 Agustus 2025.
Kegiatan ini diinisiasi oleh Program Studi Agribisnis UMY dan mengangkat tema “Penguatan Pondasi Kelembagaan Petani Menuju Transformasi Pertanian yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Seminar Nasional dan Rakernas sebagai puncak kegiatan berlangsung di Student Dormitory UMY pada Sabtu (2/8/2025).
Rangkaian Rakernas tahun ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam bidang pertanian, termasuk melibatkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai mitra strategis.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto SPd MKom CIFM, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi kelembagaan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja sektor pertanian.
“Kami memiliki target untuk melindungi anak bangsa yang bekerja dengan risiko tinggi. Tugas berat ini membutuhkan sinergi kelembagaan yang kuat untuk mendorong kesejahteraan,” ungkap Eko.
Sebagai langkah konkret, BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerja sama dengan UMY. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada perlindungan tenaga kerja, tetapi juga mencakup kerja sama dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Harapannya, UMY dapat berperan sebagai agen perubahan yang menjangkau langsung masyarakat di akar rumput.
Keterlibatan BPJS Ketenagakerjaan dalam Rakernas PERHEPI kali ini menjadi kali pertama, sekaligus menjadi awal upaya untuk memperluas cakupan literasi jaminan sosial, khususnya di kalangan petani.
“Pekerja formal dan petani yang sudah kami cover baru sekitar 40 ribu, padahal jumlah petani di Indonesia lebih dari 2 juta,” tambahnya.
Melalui kemitraan bersama UMY dan jaringan akademik PERHEPI, BPJS Ketenagakerjaan berharap kerja sama ini mampu meningkatkan kesadaran dan akses petani terhadap jaminan sosial.
Penandatanganan nota kesepahaman antara UMY dan BPJS Ketenagakerjaan dalam forum ini menjadi salah satu langkah awal untuk memperkuat perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan di sektor pertanian Indonesia.
Comments