MAKLUMAT — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, meminta semua pihak untuk menyikapi secara proporsional terkait polemik undangan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tentang Pembelajaran Mendalam, Koding/KA, dan Penguatan Karakter Region Jawa Tengah 2 yang sempat viral.
Lalu juga meminta seluruh mitra penyelenggara pendidikan tidak perlu risau dan khawatir. Ia menandaskan bahwa semua mitra mendapatkan ruang dan kesempatan yang sama.
Ia menegaskan komitmen untuk memperkuat program-program pendidikan yang telah dicanangkan dan dijalankan oleh Kemendikdasmen. “Arah kita adalah memperkuat program Kemendikdasmen secara menyeluruh,” kata Lalu dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/8/2025).
Bimtek Dilaksanakan Bertahap, Tak Perlu Khawatir
Lalu memastikan bahwa arah kebijakan pendidikan nasional menjunjung prinsip inklusif, adil, dan memberi ruang yang sama bagi seluruh pemangku kepentingan. Kemendikdasmen sendiri, menurutnya telah menyiapkan skema Bimtek yang diselenggarakan secara bertahap dan bergiliran, namun tetap merata.
Ia juga turut memastikan bahwa Bimtek yang dilakukan Kemendikdasmen tidak hanya untuk Muhammadiyah, tetapi juga untuk lembaga pendidikan lain, termasuk yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) dan ormas-ormas atau penyelenggara pendidikan lainnya, maupun sekolah-sekolah negeri.
“Saya mendapat informasi langsung bahwa Mendikdasmen, Prof Abdul Mu’ti, juga telah menyiapkan ruang bagi lembaga NU. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan, karena prinsipnya semua mitra akan mendapatkan kesempatan yang sama,” tegas Lalu.
Semangat Gotong Royong, Saling Menguatkan
Lebih lanjut, Lalu menekankan bahwa Kemendikdasmen berupaya membangun budaya gotong royong dalam memajukan pendidikan Indonesia, melalui semangat partisipasi semesta yang tengah digaungkan.
Ia menyebut sejumlah program prioritas Kemendikdasmen yang mengimplementasikan semangat gotong royong, seperti program penguatan karakter, peningkatan mutu pembelajaran, hingga revitalisasi satuan pendidikan, semua pihak diundang untuk berkontribusi.
Ia lantas mengajak semua pihak untuk mendukung dan saling menguatkan dalam mendorong optimalisasi program-program yang digalakkan Kemendikdasmen, baik bagi NU, Muhammadiyah, maupun lembaga penyelenggara pendidikan yang lain.
“Jangan sampai muncul kesan penolakan atau keberpihakan sepihak. Justru yang perlu kita lakukan adalah saling menguatkan dan mendorong agar program Kemendikdasmen berjalan optimal, baik untuk NU, Muhammadiyah, maupun lembaga pendidikan lainnya,” tandas Lalu.
Komisi X DPR Komitmen Mengawal
Tak hanya itu, ia juga memastikan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawal kebijakan agar prinsip keadilan dan kesetaraan tetap terjaga. Pendidikan, kata dia, adalah milik seluruh anak bangsa dan tidak boleh dikotak-kotakkan berdasarkan afiliasi organisasi.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa tujuan kita sama, (yaitu) mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan kolaborasi yang sehat, kita bisa menghadirkan pendidikan yang lebih bermutu dan inklusif untuk semua,” pungkas Lalu.
