MAKLUMAT — Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menyatakan keprihatinannya atas polemik yang terjadi pada program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih usai peluncuran nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyambut baik peluncuran koperasi ini, namun menegaskan bahwa pembentukan koperasi tidak boleh sekadar seremonial dan pencapaian kuantitatif belaka.
Rivqy menekankan pentingnya skema pembinaan dan tata kelola yang berkelanjutan untuk menjamin keberlangsungan koperasi.
“Permodalan yang berkelanjutan, sistem manajemen dan pengawasan yang efektif harus jelas agar koperasi mampu mandiri dan berdaya guna bagi anggota dan masyarakat sekitar,” ujarnya, dilansir laman resmi DPR RI pada Selasa (29/7/2025).
Program Koperasi Merah Putih yang diluncurkan pada Senin (21/07/2025) memang digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi gotong-royong. Namun, di balik optimisme tersebut, sejumlah lembaga riset menyoroti potensi korupsi yang muncul sejak tahap awal pendirian koperasi, terutama dalam penggunaan dana desa dan pinjaman bank. Bahkan, risiko gagal bayar dan potensi kerugian perbankan diprediksi bisa menembus angka Rp15,17 triliun dalam enam tahun.
Rivqy mendesak agar pemerintah segera menyusun petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan yang inklusif dan transparan. Ia menekankan pentingnya peran semua pemangku kepentingan—baik pemerintah pusat, daerah, mitra swasta, maupun komunitas lokal.
“Evaluasi berkala juga wajib dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan koperasi benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat nyata,” tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Sorotan Rivqy semakin tajam ketika menanggapi penutupan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pucangan, Tuban, hanya sehari setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo. Penutupan itu dilakukan oleh mitra koperasi, PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat (PPSD), yang menarik diri usai merasa tidak diakui dalam peresmian.
“Koperasi Merah Putih memang menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi pedesaan. Namun, kejadian di Tuban membuka fakta pahit bahwa antara data statistik dan realitas di lapangan masih terdapat kesenjangan besar,” papar Rivqy.
Diketahui, PPSD telah mendukung koperasi sejak awal dari aspek legalitas hingga operasional. Namun, pernyataan dari Ketua Koperasi dan Kepala Desa yang mengklaim bahwa dukungan berasal dari BUMN dan PT Pupuk Indonesia, membuat PPSD menarik diri dan memutus kontrak kemitraan secara resmi. Seluruh perlengkapan operasional pun ditarik, bahkan papan nama bergambar Presiden Prabowo ikut dicopot.
Menanggapi hal tersebut, Rivqy menilai bahwa peristiwa ini mencerminkan lemahnya koordinasi dan komunikasi antar-pemangku kepentingan.
“Oleh karena itu, pendekatan top-down yang hanya berorientasi pada agenda politis tanpa partisipasi lokal harus dihindari agar koperasi benar-benar mampu menjadi kekuatan ekonomi yang berkelanjutan,” tegasnya.
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur IV itu juga mendorong penguatan pelatihan SDM dan sistem pelaporan keuangan yang transparan guna meningkatkan profesionalitas tata kelola koperasi.
“Koperasi harus menjadi ekosistem ekonomi rakyat yang membangun kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat,” tambahnya.
Terakhir, Rivqy menegaskan bahwa kasus di Tuban harus menjadi peringatan serius. Tanpa perencanaan matang, koperasi bisa gagal dan bahkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi kerakyatan.
“Komisi VI DPR RI akan terus mendorong agar kebijakan pemerintah dalam pembinaan koperasi direvisi dan diperkuat agar program-program serupa benar-benar berdampak di tingkat desa dan komunitas,” pungkasnya.
