MAKLUMAT — Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Dr phil Ridho Al-Hamdi MA, menyoroti rencana TNI Angkatan Darat (AD) yang berencana membentuk Batalion Teritorial Pembangunan, dengan merekrut 24 ribu tamtama.
Menurut Ridho, rencana tersebut harus dikaji secara matang dan komprehensif, termasuk bagaimana potensi dampaknya. Ia khawatir hadirnya batalion itu bakal membatasi peran masyarakat sipil dan kembali menghidupkan dwifungsi TNI.
“Tentu ini (pemerintah) perlu membuat kajian lebih lanjut, dampak dari adanya rencana pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan di titik-titik kampung di berbagai macam posisi,” ujarnya kepada Maklumat.ID, Selasa (18/6/2025).
“Jangan sampai lahirnya batalion ini membuat kemudian peran TNI atau militer menguat di daerah-daerah, sehingga mengambil peran-peran sipil,” sambung Ridho.
Ruang-ruang sipil, kata dia, dikhawatirkan tidak lagi menjadi ruang di mana masyarakat sipil dapat mengekspresikan peran-peran mereka, tetapi justru dikontrol oleh keberadaan para tamtama di batalion tersebut.
Selain itu, ia juga menandaskan bahwa rencana pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan tersebut jangan sampai justru seolah menjadi pelindung atau membekingi kepentingan-kepentingan dan praktik-praktik ilegal di daerah.
“Jangan sampai misal, tamtama TNI ini menjadi semacam beking (melindungi) atas praktik-praktik yang seharusnya itu dinyatakan ilegal,” tandas Ridho.
Lebih lanjut, pria yang juga Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu kembali mewanti-wanti agar pemerintah tidak terburu-buru menjalankan rencana itu.
Ia mendorong pemerintah untuk melakukan pembahasan soal rencana tersebut dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait, termasuk dari kalangan akademisi, pengamat, hingga elemen masyarakat sipil.
“Saya kira pemerintah jangan terburu-buru. Perlu mengundang dan melibatkan berbagai stakeholder, tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari tokoh agama, dari pengamat, akademisi, termasuk dari masyarakat sipil, untuk membicarakan hal-hal tersebut,” tandas Ridho.
Jangan sampai, lanjutnya, di kemudian hari ternyata baru disadari bahwa dampaknya sangat serius, seperti kembali menghidupkan Dwifungsi TNI, yang berpotensi menimbulkan konflik antara pemerintah yang direpresentasikan oleh TNI sebagai aparatur negara, dengan masyarakat sipil.
“Sehingga jangan sampai militer atau dwifunsi ABRI, dwifungsi TNI ini kembali dihidupkan dan justru semakin membahayakan masyarakat sipil, jangan sampai,” pesannya.
Ridho sekali lagi menekankan kepada pemerintah untuk mengkaji rencana pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan tersebut secara mendalam, terutama kajian terkait potensi dampak yang bisa ditimbulkan.
“Jangan sampai dampaknya ini meluas. Kita harus melihat dampak, karena kalau tidak dilihat dampaknya, hanya karena gagasan, A, B, C, D tapi kemudian praktiknya buruk, ini merupakan kebijakan yang tidak baik. Maka pemerintah harus membuat kajian mendalam, sampai pada kajian dampaknya seperti apa,” pungkas Ridho.
Sebelumnya, TNI AD melalui Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Brigjen Wahyu Yudhayana, mengungkapkan rencana perekrutan 24 ribu tamtama, yang disiapkan bukan sebagai pasukan tempur, tetapi mengisi pos Batalion Teritorial Pembangunan, yang akan menjadi pasukan ketahanan pangan hingga pelayan kesehatan.
Rencana tersebut sebelumnya juga sempat disampaikan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin ketika menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR RI pada November 2024 lalu.
Kala itu, Sjafrie mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan, dengan target 100 batalion yang akan mulai berjalan pada 2025. Ia menyebut, tujuan dibentuknya batalion tersebut dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Sjafrie juga mengungkapkan bahwa batalion tersebut juga akan dilengkapi sejumlah kompi, termasuk kompi peternakan, perikanan, pertanian, hingga kesehatan.
Militer sekarang banyak bgt dikasih peran di berbagai sektor. Bakal-bakal dwifungsi.