MAKLUMAT — Wakil Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo menegaskan bahwa operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah dihentikan sementara, usai insiden ratusan santri Ponpes Manba’ul Hikam Tanggulangin, Sidoarjo, yang mengalami keluhan kesehatan lantaran diduga keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (1/9/2026).
Hal itu ia sampaikan usai meninjau langsung SPPG Kalitengah di Kecamatan Tanggulangin bersama Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn, Wakil Bupati Hj Mimik Idayana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ridho Prasetyo, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ainun Amalia, serta Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, pada Rabu (2/9/2026).
Teguh mengaku telah menerima informasi terkait kejadian tersebut pada Selasa (1/9/2026) malam. BGN provinsi, kata dia, kemudian melakukan pengecekan dan investigasi awal di lapangan sebelum hasilnya dilaporkan kepada pimpinan BGN pusat.
“Pada awalnya, operasional kami hentikan sementara tadi malam. Pagi ini, surat suspensi untuk dapur tersebut telah diterbitkan,” jelasnya, Rabu (2/9/2026).
Selanjutnya, ia menyebut bahwa tim BGN pusat akan melakukan investigasi lanjutan untuk menentukan status suspensi SPPG Kalitengah. Ia menegaskan, selama proses investigasi berlangsung, operasional SPPG tersebut dihentikan sementara.
“Karena itu, tim investigasi dari pusat akan datang untuk menentukan apakah suspensinya berkategori ringan atau berat,” tandas Teguh.
Investigasi Lanjutan Pastikan Penyebab Keracunan
Sementara itu, terkait penyebab dugaan keracunan, Teguh menyebut BGN masih melakukan investigasi. Pihaknya belum dapat memastikan bahan makanan yang diduga menjadi penyebab kejadian tersebut.
“Proses investigasi masih berlangsung. Bahan yang diduga menjadi penyebab (keracunan) juga masih kami dalami,” kata dia.
Meski begitu, Teguh membantah beberapa informasi di media sosial yang menyebut adanya belatung dalam makanan yang dibagikan SPPG Kalitengah. “Informasi tersebut tidak benar,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, selama ini SPPG Kalitengah menyalurkan makanan ke sejumlah sekolah dan pondok pesantren, yang mencapai sekitar 2.800 porsi per hari. Sekitar 1.000 porsi di antaranya disalurkan ke pondok pesantren.
Ia menandaskan, BGN terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat dan rumah sakit untuk memperoleh update informasi mengenai kondisi para santri yang masih menjalani perawatan.
“Hasil investigasi akan menjadi dasar evaluasi terhadap operasional SPPG Kalitengah. BGN juga akan memperkuat pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku,” tandas Teguh.
Bupati Minta Pengawasan SPPG Diperketat
Di sisi lain, Bupati Sidoarjo H Subandi SH MKn meminta pengawasan terhadap SPPG lebih diperketat. Menurut dia, langkah tersebut menjadi bagian penting dari evaluasi untuk memastikan program MBG berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Subandi mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo (Dinkes), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Dispendikbud untuk mengevaluasi perizinan SPPG.
Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, ia mengungkapkan terdapat 174 SPPG di seluruh wilayah Kota Delta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 153 SPPG telah beroperasional, sementara 21 SPPG belum mengajukan permohonan izin.
“Sebanyak 21 SPPG belum berizin. Hal ini telah kami sampaikan kepada BGN pusat. Karena itu, kami meminta pengawasan benar-benar diperketat agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.
Terkait status SPPG Kalitengah, Subandi memastikan unit tersebut telah mengantongi izin. Namun, ia menegaskan bahwa terkait pemberian sanksi maupun penghentian operasional SPPG usai insiden tersebut, merupakan wewenang BGN.
“SPPG Kalitengah telah mengantongi izin. Adapun terkait sanksi dan penghentian operasional, hal tersebut merupakan kewenangan BGN,” tandasnya.
Pemkab Tetap Dukung MBG
Lebih jauh, Subandi menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo tetap mendukung program MBG sebagai salah satu program pemerintah pusat. Namun, ia menekankan pentingnya pembenahan tata kelola dan pengawasan yang ketat.
“Apabila tata kelolanya belum baik, tentu harus segera dibenahi. Jangan sampai hal tersebut mengganggu program presiden. Program yang baik harus kita dukung, sedangkan kekurangan yang ada harus segera diperbaiki,” tegasnya.
Mengenai mekanisme teknis penyelenggaraan SPPG, Subandi kembali menekankan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan BGN. Pemkab Sidoarjo, kata dia, akan terus berkoordinasi dengan BGN dalam pelaksanaan maupun evaluasi program MBG.
“Terkait mekanismenya, biarkan BGN pusat yang menyampaikan. Regulasi tersebut bukan kewenangan kami di daerah. BGN yang memahami secara rinci,” kata dia.
Usai insiden keracunan tersebut, Subandi menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo memprioritaskan penanganan medis terhadap para santri yang masih menjalani perawatan. Dinas Kesehatan, kata dia, terus berkoordinasi dengan rumah sakit untuk memastikan seluruh pasien mendapatkan penanganan secara optimal.
“Pemerintah daerah berfokus pada penanganan medis. Kami telah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani seluruh pasien,” tandas Subandi.
567 Santri Dapatkan Penanganan Medis
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sidoarjo per 2 September 2026 pukul 13.00 WIB, Subandi menyebut sebanyak 567 santri telah memperoleh penanganan medis. Sebanyak 457 santri diperbolehkan pulang.
Sementara itu, 80 santri masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit dan 30 pasien lainnya masih dalam observasi.
Para santri yang masih menjalani perawatan tersebar di sejumlah rumah sakit. Rinciannya, sebanyak 35 pasien dirawat di RS Siti Hajar, 16 pasien di RS Delta Surya, 12 pasien dirawat di RS Pusura, sebanyak 9 pasien dirawat di RSU Aisyiyah Siti Fatimah Tulangan, serta 1 pasien di RS Pusdik Bhayangkara. Selain itu, sebanyak 31 pasien juga dirawat di RSUD RT Notopuro, dan masing-masing 1 pasien dirawat di RS Anwar Medika serta RS Arafah Anwar Medika.
Subandi menegaakan, Pemkab Sidoarjo terus berkoordinasi dengan BGN, Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan perangkat daerah terkait untuk memantau kondisi para santri serta memastikan penanganan berjalan dengan baik.***
