MAKLUMAT – Ratna Juwita Sari S.E M,M menunjukkan kiprahnya sebagai legislator perempuan asal Tuban dengan membawa berbagai persoalan daerah ke tingkat nasional. Sepanjang 2026, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur IX ini aktif mengawal isu energi, migas, lingkungan, hingga memperjuangkan akses pendidikan bagi masyarakat.
Sebagai anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, perempuan kelahiran Tuban 29 Maret 1984 ini terlibat dalam pengawasan sektor energi dan sumber daya alam. Isu pasokan listrik dan BBM, produksi minyak dan gas bumi, pengelolaan sumur idle, serta perlindungan lingkungan menjadi sejumlah persoalan yang mendapat perhatiannya.
Kiprah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upayanya membawa kepentingan masyarakat Tuban dan Bojonegoro ke ruang kebijakan nasional.
Kawal Pasokan Energi di Jawa Timur
Pada awal 2026, Ratna mengawal kesiapan pasokan energi di Jawa Timur. Dalam kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Surabaya pada Maret, ia memantau ketersediaan listrik dan BBM menjelang Ramadan dan Idulfitri.
“Kunjungan kerja spesifik kami hari ini adalah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta distribusi dan juga kualitas,” kata Ratna yang juga dikenal sebagai pengusaha sukses.
Ia juga menyoroti kesiapan PLN menghadapi peningkatan konsumsi listrik selama periode Ramadan dan Lebaran, termasuk kesiapan infrastruktur pengisian kendaraan listrik bagi masyarakat.
Soroti Produksi Migas Nasional
Perhatian Ratna kemudian mengarah pada sektor hulu migas. Dalam rapat bersama SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama pada Juni 2026, ia menyoroti rendahnya realisasi sejumlah program peningkatan lifting minyak dan gas bumi.
Ratna meminta pemerintah dan pelaku usaha migas memperkuat langkah konkret untuk meningkatkan produksi.
“Kita tidak boleh kelola bisnis as usual,” tegas istri dari HM Mirza Ali Manshur S.T M.M ini.
Menurut dia, peningkatan produksi migas membutuhkan kerja yang lebih terukur sehingga target yang telah ditetapkan tidak berhenti pada perencanaan.
Bawa Persoalan Sumur Idle Tuban-Bojonegoro
Kiprah Ratna semakin dekat dengan kepentingan daerah ketika ia menyoroti persoalan sumur idle di kawasan Jambaran-Tiung Biru (JTB), Bojonegoro dan Tuban.
Dalam agenda Komisi XII DPR RI, Ratna menyoroti potensi sumur-sumur yang tidak aktif tersebut untuk dikelola secara resmi dengan melibatkan masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Ia juga menyoroti keberadaan pihak ketiga yang menawarkan harga lebih tinggi kepada pengelola sumur. Persoalan tersebut berkaitan dengan potensi produksi migas, penerimaan negara, keselamatan masyarakat, serta perlindungan lingkungan.
Bagi Tuban dan Bojonegoro sebagai daerah yang memiliki aktivitas industri migas, isu tersebut memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
Perjuangkan Akses Pendidikan
Kiprah ibu dua anak ini tidak hanya berkutat pada sektor energi. Perhatian terhadap pendidikan masyarakat juga menjadi bagian dari aktivitasnya di daerah pemilihan.
Pada September 2026, sebanyak 30 mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama (IIKNU) Tuban menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Jumlah penerima tersebut meningkat dibandingkan periode awal program pada 2022 yang mencatat 25 mahasiswa. Program tersebut telah memasuki periode ketiga.
“Sebenarnya bukan ranah komisi saya, tetapi demi rasa cinta ke IIKNU akhirnya kami perjuangkan,” ujarnya.
Bagi masyarakat penerima, dukungan tersebut menjadi salah satu bentuk akses pembiayaan pendidikan yang dapat membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan tinggi.
Perhatian pada Lingkungan
Sebagai anggota Komisi XII, Ratna juga aktif menyuarakan persoalan lingkungan.
Dalam rapat dengan pemerintah, ia menekankan pentingnya mitigasi lingkungan agar tidak berhenti pada pemenuhan administrasi. Langkah pencegahan harus diwujudkan melalui tindakan nyata.
Perhatian terhadap lingkungan menjadi relevan dengan isu energi dan industri yang selama ini menjadi salah satu fokus Komisi XII DPR RI.
Dorong Hilirisasi dan Investasi Strategis
Ratna juga memberikan perhatian pada agenda hilirisasi dan investasi strategis. Dalam pembahasan di DPR RI, ia menyoroti pentingnya dukungan anggaran dan tata kelola agar agenda hilirisasi dapat berjalan secara efektif.
Isu tersebut memperluas ruang kiprah Ratna dari persoalan energi dan migas menuju kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya dan investasi.
Prestasi yang Berangkat dari Aspirasi Daerah
Salah satu capaian yang menonjol dalam kiprah Ratna pada 2026 adalah kemampuannya membawa persoalan yang dekat dengan masyarakat ke dalam ruang pembahasan DPR RI.
Persoalan pasokan energi Jawa Timur, produksi migas, sumur idle di Tuban-Bojonegoro hingga akses pendidikan mahasiswa menjadi sejumlah isu yang ia kawal.
Dukungan KIP kepada 30 mahasiswa IIKNU Tuban juga menjadi catatan konkret. Jumlah tersebut meningkat dari 25 penerima pada periode awal program.
Kiprah tersebut melengkapi perjalanan Ratna sebagai legislator perempuan yang tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan di Senayan, tetapi juga tetap membawa kebutuhan masyarakat daerah pemilihannya.
Srikandi Tuban dengan Fokus Energi dan Aspirasi Daerah
Kiprah Ratna Juwita Sari pada 2026 memperlihatkan dua garis besar. Pertama, menjalankan fungsi pengawasan DPR RI terhadap sektor strategis, terutama energi, migas, lingkungan, dan investasi. Kedua, membawa persoalan masyarakat Tuban dan Bojonegoro ke tingkat nasional.
Posisi sebagai anggota Komisi XII membuat isu energi menjadi salah satu fokus utama Ratna. Namun, perhatian terhadap pendidikan melalui perjuangan KIP menunjukkan bahwa ruang pengabdiannya tidak terbatas pada sektor yang menjadi tugas komisinya.
