MAKLUMAT — Produksi beras yang melampaui kebutuhan nasional menghadirkan tantangan baru bagi pemerintah. Ketika stok terus bertambah, kemampuan menyimpan dan mendistribusikan beras menjadi faktor penentu agar hasil swasembada tidak berubah menjadi kerugian.
Kondisi tersebut mendapat perhatian setelah inspeksi Komisi IV DPR di gudang Bulog Ternate pada September 2025 menemukan ribuan ton beras berubah warna menjadi abu-abu dan berbau apek akibat tersimpan terlalu lama. Temuan itu menjadi indikator bahwa pengelolaan stok perlu segera dibenahi seiring surplus beras pada 2026.
Wisnu Aji Nugroho, Dewan Pengawas dan Pengajar Tata Kelola, Audit, dan Mitigasi Risiko Ikatan Komite Audit Indonesia yang pernah menjadi Tenaga Ahli P3K setara Eselon II pada Tim Pengawasan Implementasi Program Prioritas Nasional Kementerian Dalam Negeri, mengatakan modernisasi infrastruktur penyimpanan harus menjadi prioritas.
“Cek kesiapan gudang di pusat dan daerah harus dilakukan segera,” ujarnya.
Menurut Wisnu, pemerintah perlu mempercepat pembangunan silo baja di pelabuhan strategis seperti Patimban dan Kendal, melengkapi gudang dengan sistem pendingin, pengendali kelembapan, serta fasilitas bongkar muat otomatis. Gudang di tingkat kabupaten dan kota juga perlu diintegrasikan dengan fasilitas pengeringan dan penggilingan agar gabah dapat segera diproses menjadi beras berkualitas.
Ia memperkirakan kelalaian dalam pengelolaan stok berpotensi menimbulkan kerugian hingga Rp3,75 triliun.
Wisnu juga mendorong penerapan sistem penyimpanan berbasis digital. Pemanfaatan sensor suhu dan kelembapan, sistem pelacakan batch, metode first in first out (FIFO), hingga pemantauan kapasitas gudang secara real time dinilai mampu menekan kehilangan pascapanen sekaligus menjaga mutu beras selama penyimpanan.
Surplus Beras dan Biaya Logistik
Sementara itu, Logistik Specialist sekaligus pengurus Ikatan Alumni NHI (IKA NHI), Andi Rene Rohadian, menilai pembenahan gudang harus dibarengi reformasi sistem logistik nasional.
“Perbaikan rantai pasok dan digitalisasi proses bongkar-muat serta multimoda sangat krusial untuk menurunkan ongkos angkut dan memperkecil disparitas harga antarwilayah,” katanya.
Menurut Andi, biaya logistik Indonesia yang masih mencapai 25-30 persen dari harga jual membuat distribusi beras kurang efisien. Ia mencontohkan penerapan metode bongkar pre-slung di Pelabuhan Monrovia yang mampu memangkas biaya pemrosesan, serta sistem logistik multimoda di Vietnam yang berhasil menurunkan ongkos distribusi hingga 20 persen.
Kajian di Indonesia juga menunjukkan model gudang bersama berpotensi menurunkan biaya logistik hingga 33,09 persen dan menekan harga jual beras sekitar 4,04 persen.
Para ahli turut merekomendasikan penguatan pengawasan melalui sistem pelaporan digital, inspeksi berkala, dan audit mutu. Kolaborasi antara pemerintah daerah, Bulog, Badan Pangan Nasional, serta kalangan akademisi dinilai penting untuk mempercepat penerapan teknologi penyimpanan modern sehingga surplus beras tetap terjaga kualitas dan nilai ekonominya.
