​Surplus tapi Melilit, Harga Beras Juni 2026 Meroket di Seluruh Rantai Distribusi

beras di pasaran

MAKLUMAT — Surplus tapi melilit, harga beras Juni 2026 meroket di seluruh rantai distribusi secara nasional, meskipun pemerintah mengklaim cadangan pangan dalam kondisi melimpah.

​Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan lonjakan harga ini terjadi secara menyeluruh, mulai dari tingkat penggilingan, grosir, hingga eceran. Fenomena kontradiktif ini menekan daya beli masyarakat di tengah meluapnya stok di gudang-gudang penampungan.

​Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, mengungkapkan bahwa kenaikan harga mengganas di semua kelas kualitas beras. Berdasarkan pemantauan riil di lapangan, sektor hulu mengalami tekanan paling besar.

​”Rata-rata harga beras di penggilingan pada kondisi Juni 2026 secara total naik 0,97 persen secara bulanan (mtm) dan melonjak hingga 6,96 persen secara tahunan (yoy),” ujar Ateng di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

​Lonjakan Tertinggi pada Kelas Premium

​Sektor penggilingan mencatat beras kualitas premium mengalami inflasi paling agresif. BPS mengonfirmasi harga beras premium melesat 1,01% secara bulanan. Jika membandingkannya dengan periode yang sama tahun lalu, lonjakannya menembus angka 11,66%, yang memaksa harga rata-rata mendarat di level Rp 14.815 per kilogram.

​Nasib beras medium setali tiga uang. Komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat ini merangkak naik 0,92% (mtm) dan terkerek 5,10% (yoy), sehingga harganya kini bertengger di angka Rp 13.525 per kilogram.

Baca Juga  ​Distribusi Minyakita Amburadul, Bulog Hanya Kuasai 21 Persen Stok

​Efek domino ini langsung menjalar ke jaringan distribusi berikutnya. Pada tingkat grosir, inflasi beras menguat di angka 0,82% (mtm) dan 5,12% (yoy). Sementara di tingkat eceran yang berhadapan langsung dengan konsumen akhir, harga bergerak lebih lambat namun tetap mendaki, yakni naik 0,45% secara bulanan dan 3,98% secara tahunan. Ateng menegaskan bahwa data ini merupakan cerminan rata-rata nasional yang mengadopsi variasi kualitas dari seluruh wilayah Indonesia.

​Ironi Ekspor di Tengah Jeritan Pasar Domestik

​Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman sebelumnya justru mendeklarasikan bahwa Indonesia sedang kebanjiran stok. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berada di bawah kendali Perum Bulog meledak hingga menembus 5,1 juta ton. Angka ini melampaui kapasitas tampung gudang Bulog yang mentok di angka 3 juta ton, hingga memaksa lembaga tersebut menyewa fasilitas milik swasta.

​Berlandaskan surplus jumbo ini, Kementerian Pertanian bahkan mengambil langkah agresif dengan menawarkan ekspor minimal 10.000 ton beras premium ke Singapura. Tawaran itu disampaikan langsung kepada Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu Hai Yien, di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Langkah diplomatik ini memicu tanda tanya besar di publik: mengapa pasokan domestik yang melimpah gagal menjinakkan liarnya harga di pasar lokal?

Baca Juga  Papua Digenjot Rp5 Triliun, Pemerintah Pacu Lumbung Pangan Nasional

​Mengapa Harga Beras Naik Saat Stok Melimpah?

​Kondisi paradoks pada tata niaga beras pertengahan tahun 2026 ini mengindikasikan adanya sumbatan serius pada jalur distribusi atau distorsi pasar di tingkat lokal.

​1.Beban Logistik Hulu yang Membengkak

Lonjakan harga yang paling tinggi justru terjadi di tingkat penggilingan (+11,66% yoy untuk premium). Ini menunjukkan biaya operasional pascapanen, seperti tarif angkutan dan energi, mengalami kenaikan signifikan yang langsung dibebankan pada harga jual produk.

​2.Ketidaksetaraan Distribusi Stok

Meskipun Bulog memegang kendali atas 5,1 juta ton beras, penyerapan dan operasi pasar tampaknya belum berjalan efektif atau belum menyentuh titik-titik penggilingan daerah secara merata. Walhasil, stok melimpah hanya menumpuk di gudang-gudang sewaan, sementara pedagang lokal tetap berebut pasokan rill.

​3.Ambisi Ekspor yang Prematur

Kebijakan menawarkan ekspor ke Singapura demi mengejar nilai tambah internasional berisiko memicu sentimen psikologis pasar domestik. Pelaku usaha di tingkat hulu cenderung menaikkan margin keuntungan mereka, mengingat beras premium lokal kini memiliki posisi tawar di pasar regional.

Pemerintah harus segera melakukan sinkronisasi data pasokan riil dengan eksekusi operasi pasar agar surplus pangan ini benar-benar membawa kemakmuran, bukan memperdalam beban pengeluaran dapur rakyat.***

Baca Juga  Bulog Gandeng Ormas Keagamaan Perkuat UMKM dan Distribusi Pangan lewat Program RPK di Surabaya