MAKLUMAT — Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) memaparkan hasil evaluasi persepsi mahasiswa terhadap kebermanfaatan kebijakan pemerintah dalam laporan riset nasional bertajuk “Nilai Rapor Dua Tahun Kebijakan Prabowo–Gibran di Mata Mahasiswa”.
Direktur Eksekutif PSKP UAD, Hilma Fanniar Rohman, menyampaikan bahwa riset tersebut menghimpun pandangan 828 mahasiswa dari 32 provinsi di Indonesia untuk menilai kebermanfaatan dan ketepatan sasaran 15 program unggulan pemerintah.
“Laporan ini menghimpun pandangan 828 mahasiswa dari 32 provinsi di Indonesia sebagai bagian dari masyarakat terdidik (educated voters). Persepsi mereka memberikan gambaran mengenai kebermanfaatan (perceived benefit) dan ketepatan sasaran 15 program unggulan pemerintah di mata generasi muda,” ujarnya, dalam siaran pers yang diterima Maklumat.id pada Selasa (20/10/2026).
Hasil riset menunjukkan bahwa sejumlah program yang dinilai bersifat sektoral, elitis, dan berbiaya tinggi menempati posisi terbawah dalam persepsi kebermanfaatan di kalangan responden mahasiswa.
Dalam laporan tersebut, Komponen Cadangan (Komcad) TNI menjadi program dengan persentase pilihan terendah. Program ini dipilih oleh 9,78 persen responden atau 81 mahasiswa.
Posisi berikutnya ditempati kenaikan gaji hakim dengan 11,11 persen atau 92 mahasiswa, disusul pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) yang dipilih 12,20 persen atau 101 mahasiswa.
Sementara itu, program Cetak Sawah Baru dipilih oleh 15,34 persen responden atau 127 mahasiswa. Pendirian SMA Unggul Garuda melengkapi lima program dengan persentase pilihan terendah, yakni 17,27 persen atau 143 mahasiswa.
Menurut Hilma, rendahnya persepsi kebermanfaatan terhadap kelima program tersebut berkaitan dengan pandangan mahasiswa mengenai dampak langsung kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia menjelaskan, peningkatan insentif aparatur hukum, penguatan pertahanan melalui Komcad, alih fungsi lahan dalam skala besar, dan pembentukan lembaga pendidikan baru dinilai belum memberikan dampak langsung yang cukup dirasakan oleh masyarakat luas.
Dalam laporan tersebut, PSKP UAD juga menyoroti kebutuhan akan penguatan integritas penegak hukum, pemerataan kualitas fasilitas pendidikan yang sudah ada, serta efisiensi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Atas temuan tersebut, PSKP UAD merekomendasikan penataan ulang prioritas belanja negara agar alokasi anggaran lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.
Rekomendasi itu mencakup pembekuan skema kenaikan tunjangan otomatis pejabat dan pengaitan tunjangan dengan indikator kinerja utama, evaluasi efisiensi program Komcad, serta moratorium proyek fisik baru.
PSKP UAD juga mendorong agar alokasi anggaran dapat dialihkan untuk menambah subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) yang sudah ada, memperbaiki infrastruktur irigasi lokal, dan memperkuat layanan dasar universal yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.
Temuan dan rekomendasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi PSKP UAD terhadap persepsi mahasiswa mengenai arah kebijakan pemerintah. Hasil riset ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan prioritas anggaran dan evaluasi program yang dijalankan pemerintah.***
