JATAM mendesak pemerintah mencabut izin tambang nikel yang terafiliasi dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda dan PT Mineral Trobos. Denda Rp500 miliar dinilai tidak cukup menyelesaikan dugaan pelanggaran kawasan hutan dan konflik kepentingan. (Foto: JATAM)