-
Dari kanan: Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid, Peneliti Utama BRIN Siti Zuhro, dan Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. (Foto: Dok. PKB)
-
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menjadi salah satu narasumber dalam Diskusi Publik bertajuk 'Proyeksi Desain Pemilu Pasca Putusan MK' yang digelar Fraksi PKB di Ruang BAKN Gedung Nusantara II DPR RI. (Foto: Dok. PKB)
-
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia (kanan), bersama Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa N Agustyati, saat menjadi narasumber di podcast Akbar Faizal Uncensored. (Foto: Tangkapan layar)
-
Pernyataan sikap Partai NasDem terhadap Putusan MK yang memisahkan Pemilu nasional dan lokal/daerah. (Foto: Tangkapan layar Metro TV)
-
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti Putusan MK soal pemisahan Pemilu nasional dan lokal/daerah yang menurutnya kontradiktif dengan putusan sebelumnya di 2019. (Foto: Fraksi NasDem)
-
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. (Foto: DPR RI)
-
Pemilih menggunakan hak pilihnya di bilik Pemilu yang diselenggarakan KPU. (Ilustrasi: Ubay NA/ IST)
-
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqi Nizamy Karsayuda. (Foto: @bang.rifqi.mrk)
-
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. (Foto: Dok)
-
Sosiolog politik dari Unesa, Agus Mahfud Fauzi. (Foto: Tangkapan layar)
-
Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati. (Foto: Dok. Pribadi)
-
Ketua LHKP PP Muhammadiyah, Dr phil Ridho Al-Hamdi MA, menilai Putusan MK memisahkan Pemilu nasional dan lokal sebagai keputusan yang sangat progresif. (Foto: Tangkapan layar)