-
UU Haji digugat ke Mahkamah Konstitusi karena ketentuan pidana dinilai berpotensi menjerat pelaku umrah mandiri. (Foto: Ist)
-
Legalisasi umrah mandiri dalam UU 14/2025 dinilai Tim Asosiasi Haji dan Umrah sebagai langkah yang bertentangan dengan pembangunan ekosistem ekonomi umrah. Gelombang umrah mandiri juga berpotensi menghantam UMKM penyedia perlengkapan umrah. (Foto: Dok Kemenag)
-
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMPHURI, Zaky Zakariya. (Foto: Kemenag RI)