-
Penulis: Hery Purnobasuki. *)
-
Penulis: Hery Purnobasuki. *)
-
Pakar Sosiologi UMM, Aan Sugiarto. (Foto: Dok.)
-
Pakar Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif sekaligus Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan UMY, Dr Muchammad Zaenuri MSi, menegaskan bahwa wacana kenaikan hak keuangan kepala daerah harus diiringi dengan peningkatan kinerja dan tata kelola pemerintah, serta upaya untuk reformasi birokrasi yang sehat, transparan, dan akuntabel. (Foto: UMY)
-
Bambang Widjojanto saat memaparkan materinya dalam SKN 2025 di Sleman. (Foto: Zaki/ IST)
-
Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, saat diwawancarai wartawan Maklumat.id usai SKN 2025 di Sleman. (Foto: Dok./ IST)
-
Ekosistem kepemimpinan yang koruptif. (Ilustrasi dibuat menggunakan SORA)
-
Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Politik UMS, Muchamad Iksan SH MH. (Foto: PWM Jateng)
-
Keterangan Foto : ASN dan PPPK diwajibkan mengumpulkan dana untuk pembangunan masjid di Kecamatan Ketol. (Foto: Rizki/ IST)
-
Kompleks Balai Kota Surabaya. (Foto: Humas Pemkot Surabaya)
-
Membangun budaya malu sebagai senjata melawan korupsi. (Ilustrasi: SORA)
-
Praktik korupsi. (Ilustrasi: SORA/ Ubay NA)