-
UU Haji digugat ke Mahkamah Konstitusi karena ketentuan pidana dinilai berpotensi menjerat pelaku umrah mandiri. (Foto: Ist)
-
Menteri Haji dan Umrah RI, M. Irfan Yusuf atau Gus Irfan. (Foto: Dok Sekkab)
-
Legalisasi umrah mandiri dalam UU 14/2025 dinilai Tim Asosiasi Haji dan Umrah sebagai langkah yang bertentangan dengan pembangunan ekosistem ekonomi umrah. Gelombang umrah mandiri juga berpotensi menghantam UMKM penyedia perlengkapan umrah. (Foto: Dok Kemenag)
-
Jemaah umrah yang berangkat mandiri tidak memiliki penanggung jawab bila terjadi hal tak diinginkan. (Foto: Kemenag)
-
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih. FOTO: Humas DPRD Jatim
-
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. (Foto: Instagram Dahnil Anzar Simanjuntak)
-
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) AMPHURI, Zaky Zakariya. (Foto: Kemenag RI)