MAKLUMAT — Statistisi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, Didik Nursetyohadi, menyebut kinerja ekonomi provinsi tersebut dalam setahun kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, menunjukkan konsistensi peningkatan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami percepatan dari triwulan ke triwulan. Berdasarkan data yang dihimpunnya, pada triwulan pertama tercatat tumbuh 4,9 persen, kemudian meningkat menjadi 5,28 persen pada triwulan kedua, dan terus berlanjut pada triwulan ketiga yang mencapai 5,37 persen, hingga melonjak menjadi 5,87 persen pada triwulan keempat.
“Selama satu tahun terakhir, percepatan ekonomi Jawa Tengah sangat terlihat. Grafik pertumbuhannya menunjukkan tren yang semakin tajam,” ujar Didik, saat FGD Satu Tahun Pemerintahan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen di Universitas Sebelas Maret (UNS), Selasa (3/3/2026) lalu.
Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa tren pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang semakin kuat selama satu tahun terakhir. Pendekatan pemerintahan kolaboratif (collaborative governance) yang dijalankan dinilai menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Model collaborative governance, kata dia, menjadi salah satu faktor utama yang mendorong akselerasi pertumbuhan tersebut, hingga kontribusi ekonomi Jawa Tengah terhadap perekonomian nasional tercatat mencapai sekitar 8,22 persen.
Tak hanya dari sisi pertumbuhan, Didik juga menyoroti kualitas penurunan kemiskinan di Jawa Tengah. Ia menilai, indikator kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan tren perbaikan yang signifikan.
“P1 yang semakin landai menunjukkan bahwa beban masyarakat miskin semakin ringan. Sementara P2 yang membaik menandakan ketimpangan di antara kelompok miskin semakin kecil. Ini mencerminkan kualitas penurunan kemiskinan yang lebih baik,” jelasnya.
Menurut Didik, sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, sektor swasta, serta masyarakat menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Kolaborasi tersebut juga berperan dalam mengendalikan inflasi sekaligus meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli, menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif yang dibangun pemerintah provinsi tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Selama satu tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi. Tercatat sebanyak 111 perguruan tinggi telah menjalin kemitraan dengan pemerintah provinsi dalam berbagai program pembangunan.
Salah satu contoh nyata dari kolaborasi tersebut adalah program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Hingga saat ini, sekitar 200 ribu unit rumah telah direnovasi maupun dibangun baru di Jawa Tengah.
“Dari jumlah itu, yang dibiayai melalui APBD hanya sekitar 17 ribu unit. Sisanya berasal dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR,” jelas Zulkifli.
Ia mencontohkan kontribusi nyata dari Universitas Sebelas Maret yang turut membantu perbaikan rumah tidak layak huni di sejumlah desa binaannya. Model kerja sama seperti ini dinilai mampu menggerakkan berbagai sumber daya di luar anggaran pemerintah.
Zulkifli juga menegaskan bahwa capaian kepemimpinan daerah perlu diukur secara objektif melalui indikator yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dari delapan indikator utama yang ditetapkan, tujuh di antaranya telah tercapai, sementara satu indikator lainnya masih dalam proses perbaikan.
Di sisi lain, Rektor Universitas Sebelas Maret, Hartono, menyambut baik langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang secara konsisten melibatkan perguruan tinggi dalam berbagai program pembangunan daerah.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan kampus dapat memperkuat peran akademisi dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui riset, pengabdian, dan inovasi pembangunan.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi telah menyampaikan bahwa prinsip pemerintahan kolaboratif merupakan kunci dalam menggerakkan pembangunan daerah. Pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, menurutnya, tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Kita menggandeng berbagai kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini adalah cara bersama-sama untuk membangun Jawa Tengah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa nilai gotong royong, kebersamaan, dan kerja sama tim menjadi semangat utama dalam pembangunan Jawa Tengah. Prinsip tersebut diupayakan hadir dalam setiap sektor pembangunan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pengentasan kemiskinan.
Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, lanjut Luthfi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis dapat menjaga laju pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
