MAKLUMAT — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyoroti penguatan layanan dasar sebagai bagian dari arah pembangunan Jawa Timur. Menurutnya, layanan dasar yang kuat diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.
Khofifah menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur. Ia menyebut arah pembangunan daerah perlu menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi global dan lingkungan strategis yang terus bergerak.
“Arah pembangunan harus mampu menjawab berbagai tantangan yang berkembang, sekaligus memastikan layanan dasar masyarakat semakin kuat sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” ujar Khofifah.
Khofifah menjelaskan, kondisi ekonomi global masih menghadapi sejumlah tekanan, termasuk konflik geopolitik dan persoalan stabilitas ekonomi. Jawa Timur, kata dia, perlu menyiapkan kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.
Arah pembangunan tersebut juga berkaitan dengan semangat Asta Cita sebagai pedoman pembangunan nasional. Khofifah menyebut penguatan ideologi Pancasila, pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan ekonomi sebagai bagian dari agenda yang perlu diterjemahkan di daerah.
Penguatan reformasi politik dan birokrasi turut mendapat perhatian. Menurut Khofifah, kehidupan masyarakat yang harmonis juga menjadi bagian dari upaya membangun Jawa Timur yang inklusif.
Dalam pembangunan ekonomi, Khofifah menempatkan pengendalian inflasi sebagai salah satu perhatian utama. Stabilitas harga diperlukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah perubahan kondisi ekonomi.
”Pengendalian inflasi, percepatan pengentasan kemiskinan, dan peningkatan lapangan pekerjaan serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi Jawa Timur,” ujarnya.
Selain menjaga daya beli, pemerintah daerah juga perlu mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperkuat kesejahteraan petani serta nelayan. Khofifah juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik agar kebijakan pembangunan dapat berjalan secara efektif.
Pertumbuhan ekonomi, menurut Khofifah, tetap perlu memperhatikan kondisi lingkungan. Pembangunan harus menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas hidup masyarakat agar manfaat ekonomi dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Pelayanan publik menjadi bagian lain yang perlu diperkuat. Pemerintah daerah dituntut memberikan layanan yang lebih baik, transparan, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat.
Khofifah menilai pembangunan Jawa Timur tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi. Manfaat pembangunan juga perlu dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat melalui kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dasar dan kesejahteraan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjalankan agenda pembangunan Jawa Timur.
“Sinergi ini menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan Jawa Timur yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” jelasnya.
*) Penulis: Humanika Dian Nusantara
