MAKLUMAT — Pemerintah telah menetapkan target yang sangat ambisius untuk Program Magang Nasional angkatan kedua pada tahun 2026. Jumlah peserta program ini ditingkatkan hampir 50 persen dari angkatan pertama, yaitu dari 100 ribu menjadi 150 ribu peserta yang akan dibagi menjadi tiga angkatan.
“Target jumlah peserta angkatan kedua ini naik dari angkatan pertama sekitar 100 ribu, sekarang menjadi 150 ribu yang akan dibagi menjadi tiga batch,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, Senin (6/7/2026).
Perluasan sasaran juga menjadi fokus angkatan kedua ini. Selain lulusan perguruan tinggi, program kini membuka akses bagi lulusan profesi hingga peserta disabilitas yang sebelumnya belum terekspos secara maksimal.
Meski mengapresiasi perluasan program tersebut, Komisi IX DPR RI mengingatkan agar peningkatan jumlah peserta tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.
Komisi IX DPR RI mendesak agar evaluasi program harus berorientasi pada dampak nyata, terutama terhadap peluang peserta memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan magang.
Peningkatan kuantitas peserta harus diimbangi dengan jaminan penyerapan kerja yang nyata. Karena hasil evaluasi angkatan pertama menunjukkan masih ada celah besar yang perlu dibenahi sebelum target baru digenjot.
“Dari evaluasi magang nasional 2025, sebanyak 70 persen peserta belum mendapat kepastian kerja. Langkah konkret apa yang dilakukan Kemenaker untuk menyalurkan sisa alumni magang ini agar tidak kembali memperpanjang angka pengangguran terbuka?” tegas Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani.
Irma juga mempertanyakan kesiapan pengawasan di balik lonjakan target peserta. Menurutnya, peningkatan jumlah peserta harus disertai strategi yang jelas agar tidak mengulangi persoalan keterlambatan pencairan yang terjadi pada program-program sebelumnya.
“Target peserta magang angkatan kedua melonjak menjadi 150 ribu. Tolong disampaikan berapa total anggaran yang dialokasikan dan bagaimana strategi pengawasannya agar tidak terjadi keterlambatan pencairan seperti pada evaluasi program-program sebelumnya,” katanya.
Dalam rapat tersebut, data yang dipaparkan Kemenaker menampilkan gambaran yang perlu menjadi perhatian serius. Dari total peserta angkatan pertama, hanya 30 persen yang mendapat tawaran kerja setelah program berakhir, sementara 34 persen masih dalam proses, dan 36 persen sama sekali belum mendapat tawaran.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Asabul Kahfi, menilai bahwa program evaluasi selama ini masih bertumpu pada ukuran yang kurang tepat. Tingkat kepuasan peserta yang tinggi, menurutnya, belum cukup untuk menyebut program ini berhasil jika serapan kerja belum bisa diukur secara konkret.
“Evaluasi keberhasilan program masih berorientasi pada jumlah peserta dan tingkat kepuasan. Namun belum ada indikator yang menunjukkan berapa persen peserta yang direkrut menjadi pekerja tetap setelah mereka magang,” tegasnya.
DPR RI mendorong Kemenaker untuk menjadikan angka serapan kerja sebagai indikator utama keberhasilan program ke depan, bukan sekadar jumlah peserta maupun tingkat kepuasan. Evaluasi yang lebih terukur dinilai penting agar lonjakan target 150 ribu peserta benar-benar berdampak pada pengurangan angka pengangguran, bukan hanya memperbesar skala program.
*) Penulis: Nasywa Athirah
