MAKLUMAT — Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Anis Matta, menegaskan sikap Indonesia yang menolak secara tegas klaim dan pengakuan Israel atas Somaliland. Ia menilai, Somaliland merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Federal Somalia.
“Somaliland merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Republik (Federal) Somalia dan tidak dapat diakui sebagai entitas terpisah dalam keadaan apa pun,” ujar Anis Matta saat menghadiri Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Arab Saudi, dikutip pada Ahad (11/1/2026).
Ia menjelaskan, Indonesia secara konsisten mendukung persatuan dan kedaulatan Republik Federal Somalia. Karena itu, pemerintah menolak segala bentuk upaya yang berpotensi merusak keutuhan wilayah negara tersebut.
Anis Matta juga menegaskan penolakan Indonesia terhadap pengakuan Israel atas Somaliland. Menurutnya, langkah tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip hukum internasional serta Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Serta mencederai kedaulatan dan keutuhan wilayah negara-negara berdaulat, dan berpotensi mengancam stabilitas kawasan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Anis Matta menyebut bahwa sikap penolakan tersebut menjadi bagian dari pembahasan dan keputusan dalam forum OKI. Indonesia, kata dia, juga mendorong adanya sikap kolektif yang solid dari negara-negara anggota OKI untuk mendukung Somalia serta menjaga stabilitas dan keutuhan wilayahnya.
“Indonesia kembali menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan negara dan prinsip nonintervensi, serta menegaskan bahwa persatuan Somalia merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap hukum internasional dan sikap resmi Organisasi Kerja Sama Islam,” tandas pria yang juga Ketua Umum Partai Gelora itu.
View this post on Instagram
Diketahui, OKI bersama 22 negara berpenduduk mayoritas muslim telah menandatangani pernyataan bersama, merespons pengakuan Israel dan kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar ke Somaliland pada 6 Januari 2026 lalu.
Dalam pernyataannya, OKI mengecam keras kunjungan Menlu Gideon Saar ke Somaliland, wilayah yang memisahkan diri dari Somalia. Mereka menilai kunjungan tersebut melanggar hukum internasional dan merusak kedaulatan serta keutuhan wilayah Somalia.
OKI dan kementerian luar negeri negara-negara penandatangan menyatakan “kecaman keras atas kunjungan ilegal pejabat Israel ke wilayah ‘Somaliland’ Republik Federal Somalia pada 6 Januari 2026”.
Kunjungan Menlu Israel Gideon Saar, dinilai sebagai bentuk pelanggaran nyata terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Somalia, serta bertentangan dengan norma internasional dan Piagam PBB.
Israel sendiri diketahui pada 26 Desember 2025 lalu telah mengumumkan pengakuan resmi terhadap Somaliland sebagai negara merdeka dan berdaulat. Langkah tersebut menjadikan Israel sebagai satu-satunya negara yang mengakui Somaliland.
Langkah Israel tersebut memicu gejolak diplomatik dan gelombang kecaman internasional. Sejumlah pihak, mulai dari Uni Afrika, Turki, hingga Mesir, kompak mengecam manuver Tel Aviv yang dinilai mengganggu kedaulatan Republik Federal Somalia.
OKI dan negara-negara penandatangan menegaskan dukungan penuh mereka terhadap kedaulatan, persatuan, dan keutuhan wilayah Somalia. Mereka memperingatkan bahwa dukungan terhadap agenda separatisme tidak dapat diterima dan berisiko memperburuk ketegangan di kawasan yang sudah rapuh.
“Penghormatan terhadap hukum internasional, prinsip nonintervensi dalam urusan dalam negeri negara berdaulat, serta kepatuhan terhadap norma diplomatik merupakan hal mendasar bagi stabilitas regional dan internasional,” bunyi pernyataan tersebut.
Dalam pernyataan bersama itu, OKI dan negara-negara Islam menuntut Israel mencabut pengakuannya terhadap Somaliland serta menghormati sepenuhnya kedaulatan, persatuan nasional, dan keutuhan wilayah Somalia sesuai dengan hukum internasional.
Di sisi lain, Ketua Komisi Uni Afrika, Mahamoud Ali Youssouf, menegaskan bahwa perbatasan negara-negara di Afrika merupakan hal yang sakral dan harus dihormati. Ia menilai pengakuan terhadap wilayah separatis seperti Somaliland dapat menjadi preseden berbahaya bagi stabilitas kawasan.
