MAKLUMAT — Forum Masyarakat Madani Maritim (FMMM) menyoroti pelaksanaan konsultasi Kerangka Acuan (KA) Proyek Surabaya Waterfront Land (SWL), yang dihadiri PT Granting, instansi pemerintahan, dan sejumlah pihak terkait, Kamis (21/8/2025).
Mereka menilai pelaksanaan forum tersebut cacat secara prosedural, lantaran proses pelibatan masyarakat dianggap tidak transparan.
FMMM menegaskan bahwa proyek Surabaya Waterfront Land tidak lagi termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12/2025.
Sebab itu, proyek tersebut dinilai bertentangan dengan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Jawa Timur.
Gerakan penolakan terhadap proyek ini sejatinya telah lama berlangsung. Warga Surabaya yang tergabung dalam FMMM juga telah memperoleh dukungan dari berbagai pihak mulai dari Wali Kota Surabaya, DPRD Kota Surabaya, DPRD Jawa Timur, hingga Komisi IV DPR RI.
Namun, FMMM menyayangkan sikap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kota dan provinsi yang dinilai tidak tegas menolak proyek tersebut, meski sebelumnya Wali Kota Surabaya telah menunjukkan komitmen serupa.
Lebih lanjut, FMMM mendesak empat hal dalam pernyataan sikapnya, yaitu:
- Mendesak Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur untuk menyatakan penolakan terhadap Proyek Surabaya Waterfront Land.
- Mendesak Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur untuk mengajukan nota permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perikanan dan Kelautan agar mencabut izin pemanfaatan ruang laut.
- Mendesak Wali Kota Surabaya dan Gubernur Jawa Timur untuk mengajukan nota permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Lingkungan Hidup agar tidak memberikan izin lingkungan.
- Mendesak Ombudsman Jawa Timur dan Republik Indonesia untuk melakukan audit terhadap dugaan maladministrasi pengurusan izin proyek Surabaya Water Front Land.
