MAKLUMAT – Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuktikan bahwa program transmigrasi belum berhenti. Selasa (16/12), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara langsung melepas keberangkatan 55 transmigran asal Jatim menuju tiga daerah penempatan di luar Pulau Jawa.
Para transmigran tersebut diberangkatkan ke SP Taramanu Tua Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat; SP Lagading Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan; serta Waleh SP.3 Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Pelepasan berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Jawa Timur dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim Sigit Priyanto.
Keberangkatan ini sekaligus menegaskan bahwa transmigrasi masih berjalan dan bahkan tengah mengalami transformasi kebijakan secara nasional. Pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi kini mengusung pendekatan baru bertajuk 5T, yakni Trans Tuntas, Translok (Transmigrasi Lokal), Trans Karya Nusantara (TKN), Trans Patriot, dan Trans Gotong Royong.
Gubernur Khofifah menyambut positif transformasi tersebut. Menurutnya, transmigrasi tidak lagi sekadar memindahkan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, tetapi menjadi instrumen strategis pembangunan sumber daya manusia, ekonomi, dan sosial secara berkelanjutan.
“Transformasi ini memberi harapan baru. Transmigrasi bukan hanya soal pindah tempat tinggal, tetapi juga membangun kehidupan dan masa depan,” ujar Khofifah.
Ia menjelaskan, Translok berfungsi memberdayakan masyarakat lokal sebagai tuan rumah kawasan transmigrasi. Sementara Trans Karya Nusantara diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi pendatang di wilayah penempatan. Adapun Trans Patriot fokus pada penguatan SDM unggul melalui beasiswa pendidikan dan pendampingan transmigran. Sedangkan Trans Gotong Royong menekankan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga sektor swasta.
Khofifah menegaskan, hingga kini program transmigrasi masih relevan sebagai salah satu solusi pemerataan pembangunan nasional. Selain membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa, transmigrasi juga berkontribusi mengurangi tekanan demografis, pengangguran, dan kemiskinan di daerah asal.
“Sebagai daerah asal, Jawa Timur ikut berperan dalam menekan beban kepadatan penduduk sekaligus memperkuat ekonomi wilayah tujuan,” jelasnya.
Pada tahun 2025, Jawa Timur memperoleh alokasi 16 kepala keluarga dalam skema Trans Karya Nusantara. Secara nasional, penempatan transmigrasi masih didominasi Translok atau TPS sebanyak 795 KK, sedangkan TKN/TPA sebanyak 95 KK.
Kepada para transmigran, Khofifah berpesan agar membawa nilai-nilai kerja keras, keuletan, dan kebersamaan khas Jawa Timur. Ia berharap para transmigran mampu menjadi penggerak pembangunan sekaligus agen perubahan di daerah penempatan.
“Lahan yang menanti bukan sekadar ruang fisik, tetapi lembaran baru kehidupan. Bangun masa depan dengan kerja keras, ketekunan, dan doa,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Jatim Sigit Priyanto menyampaikan bahwa minat masyarakat terhadap program transmigrasi masih tinggi. Setiap tahun, jumlah pendaftar selalu melampaui kuota yang tersedia.
“Ini menunjukkan transmigrasi masih dipercaya sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik,” katanya.
Para transmigran mendapatkan fasilitas berupa rumah tinggal, lahan satu hektare, peralatan dan bibit pertanian, serta jaminan hidup selama satu tahun. Proses pendaftaran dilakukan tanpa biaya.
Salah satu transmigran asal Kabupaten Bojonegoro, Suhartini (44), mengaku mengikuti program ini demi meningkatkan taraf ekonomi keluarganya. Ia berharap kehidupan yang lebih baik bisa diraih di lokasi penempatan baru.
“Kami ingin membuktikan bahwa transmigrasi masih punya masa depan,” ujarnya.
