MAKLUMAT — Aliansi Cipayung Plus Buleleng yang terdiri atas HMI Cabang Singaraja, PC PMII Buleleng, dan PC IMM Buleleng menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (30/6/2026).
Massa membawa kajian akademis bertajuk Analisis Komparatif Isu Strategis Nasional dan Kewilayahan Tahun 2024–2026 sebagai dasar penyampaian aspirasi kepada DPRD. Kajian itu memuat 12 isu strategis, mulai dari kondisi TPA Bengkala, polemik pajak coffeeshop UMKM, hingga ancaman alih fungsi lahan di Subak.
Sejak pagi, ratusan mahasiswa bertahan di depan gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi. Aksi berlangsung di bawah terik matahari dengan pengamanan aparat di sekitar lokasi. Hingga massa menyampaikan tuntutan, Ketua DPRD maupun anggota DPRD Kabupaten Buleleng tidak hadir menemui peserta aksi. Aspirasi mahasiswa akhirnya diterima oleh dua orang staf sekretariat DPRD.
Mahasiswa menilai kondisi di lapangan memperlihatkan kontras. Saat peserta aksi bertahan di bawah terik matahari, mereka melihat aparat dan sejumlah pihak berada di area yang lebih teduh. Ketidakhadiran pimpinan dan anggota DPRD juga dinilai membuat ruang dialog yang mereka harapkan tidak dapat terlaksana.
“Kami mendesak Ketua DPRD Kabupaten Buleleng beserta seluruh jajaran untuk segera memberikan kepastian dan menemui massa aksi guna mendengarkan serta menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Singaraja, Didit Kurniadin.
Didit juga mendesak agar paling lambat sore hari terdapat informasi resmi dari Ketua DPRD mengenai kepastian waktu pertemuan. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu, tetapi juga dari kesediaan para wakil rakyat untuk hadir, mendengar, berdialog, dan mempertanggungjawabkan mandat yang telah diberikan oleh rakyat.
Aliansi Cipayung Plus Buleleng menyebut ketidakhadiran pimpinan maupun anggota DPRD dalam aksi tersebut menjadi pengalaman pertama yang mereka alami selama menyampaikan aspirasi di gedung legislatif. Mereka mempertanyakan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan karena tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui massa secara langsung.
Mahasiswa juga menilai absennya para pengambil kebijakan membuat aspirasi yang mereka bawa belum dapat didiskusikan secara terbuka. Padahal, selain menyampaikan tuntutan, mereka membawa kajian akademis yang berisi usulan penyelesaian berbagai persoalan kewilayahan sebagai bahan pertimbangan DPRD.
“Saya menyampaikan kekecewaan atas ketidakhadiran Ketua DPRD dalam aksi yang kami laksanakan hari ini. Kami datang membawa aspirasi masyarakat dengan cara yang baik, damai, dan sesuai dengan aturan. Kami berharap DPRD lebih menghargai aspirasi rakyat dan membuka ruang dialog yang baik. Kami akan terus mengawal perjuangan ini sampai tuntutan kami mendapat respons yang jelas,” kata Ketua PC IMM Buleleng, Muhammad Saiful.
Mahasiswa mengaku menerima penjelasan bahwa tidak ada anggota DPRD yang menemui massa karena bertepatan dengan pelaksanaan ibadah Odalan. Mereka menyatakan menghormati kegiatan keagamaan tersebut sehingga memilih mengakhiri aksi pada hari itu. Meski demikian, mereka menyayangkan tidak adanya delegasi resmi anggota dewan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk berdialog dengan massa.
Aliansi Cipayung Plus Buleleng juga meminta DPRD segera membuka ruang audiensi secara terbuka, memberikan penjelasan terkait ketidakhadiran jajaran legislatif, serta membangun komunikasi yang lebih baik dalam menerima aspirasi masyarakat. Menurut mereka, langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.
Sementara itu, Ketua Umum PC PMII Buleleng, Fauzi Hariri menegaskan bahwa aliansi datang membawa amanat rakyat, namun harus menelan kekecewaan karena tidak ada satu pun anggota DPRD yang keluar menemui. Bahkan, aspirasi mereka hanya diterima oleh dua orang staf sekretariat.
“Sebagai organisasi kemahasiswaan yang toleran, kami memilih mundur demi menghormati jalannya ibadah keagamaan. Namun kami sangat menyayangkan tidak adanya delegasi resmi anggota dewan yang memiliki wewenang kebijakan. Kami menghargai para staf yang menerima kami hari ini, tetapi kami akan kembali lagi dengan gelombang yang lebih besar untuk menagih kewajiban moral wakil rakyat,” ujarnya.
*) Penulis: Eril Paizi
