Wakil Ketua Komisi II DPR RI: Kita Sedang Mencari Alternatif Sistem Pemilu yang Lebih Baik untuk Indonesia

Wakil Ketua Komisi II DPR RI: Kita Sedang Mencari Alternatif Sistem Pemilu yang Lebih Baik untuk Indonesia

MAKLUMAT — Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, mengakui saat ini pihaknya tengah mencari alternatif sistem pemilihan umum (pemilu) yang lebih baik.

Hal itu ia sampaikan ketika menerima kunjungan dan audiensi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Zulfikar menyebut, DPR tengah membuka ruang untuk mencari formulasi terbaik bagi sistem pemilu di Indonesia, yang mampu menegakomodir hasil evaluasi terhadap sistem pemilu yang selama ini diterapkan.

“Kita jadikan bahan untuk kajian (usulan dari LHKP PP Muhammadiyah). Kita memang sedang mencari alternatif sistem pemilu yang lebih baik untuk Indonesia,” ujarnya.

Usulan LHKP PP Muhammadiyah

Sebelumnya, Ketua LHKP PP Muhammadiyah Dr phil Ridho Al-Hamdi bersama rombongan mengusulkan terobosan sistem pemilu baru yang disebutnya sebagai sistem proporsional daftar moderat atau moderate list proportional representation (MLPR), yang dianggap bisa menjadi jalan tengah atas perdebatan panjang sistem proporsional terbuka dan tertutup.

Menurut Ridho, baik sistem proporsional terbuka maupun tertutup, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. “Keduanya punya kelebihan sekaligus kelemahan. Kita perlu jalan tengah agar demokrasi tidak terus tersandera oleh tarik menarik ekstrem ini,” ujar pria yang juga Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.

Lebih lanjut, Ridho menilai bahwa alternatif sistem MLPR tersebut dapat mengakomodasi kekuatan partai sekaligus kandidat, dengan pemilih diberi opsi memilih partai, caleg, atau keduanya.

Baca Juga  Abdul Mu'ti Dorong PCIM Promosikan Tradisi dan Budaya Indonesia di Luar Negeri

Ia juga mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) harusnya di kisaran 2,5-3 persen, alias di bawah ambang batas 4 persen yang berlaku saat ini. Menurutnya, ambang batas parlemen 4 persen terlalu tinggi, imbasnya puluhan juta suara rakyat hangus.

“Ambang 4 persen terlalu tinggi. Pada Pemilu 2019, lebih dari 21 juta suara rakyat hangus. Sistem jalan tengah ini bisa meminimalisir wasted vote,” tandas Ridho.

Menanggapi usulan tersebut, Zulfikar mengapresiasinya. Ia juga memastikan bakal mengkaji lebih dalam terkait usulan tersebut.

“Usulan ini menarik. Ini akan dikaji terlebih dahulu. Nanti kita perdalam lagi. Ini menambah bahan kajian kita,” tegas Zulfikar.

*) Penulis: Ubay NA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *