MENTERI Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berkewajiban mengamankan kebijakan sistem zonasi yang dibuat menteri pendahulunya, Muhadjir Effendy karena sistem ini relatif bagus. Kekacauan yang terjadi di lapangan saat ini menggambarkan lemahnya pengawasan.
”Kalau merasa kebijakan yang ada itu ada yang insecure, maka kewajiban Menteri sekarang memperbaiki,” tegas Prof Dr Zainuddin Maliki, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PAN yang dihubungi dalam perjalanan dari Doha (Qatar) ke Muschat (Oman), Minggu (30/7/2023).
Menurut Zainuddin, sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebenarnya sudah relatif bagus. Yang harus diperbaiki adalah pengawasan pelaksanaannya di lapangan. Pelanggaran yang terjadi di lapangan belakangan menggambarkan lemahnya pengawasan.
Juga upaya pemahaman kepada masyarakat yang kurang. “Saya rasa tidak akan ada atau setidak-tidaknya pelanggaran akan berkurang kalau tujuan PPDB itu di sosialisasikan dengan baik,” tegas mantan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur ini.
Sementara itu Dr Endang Sri Rejeki, dosen Universitas Negeri Malang (UM) mengatakan, karut marut pelaksanaan PPDB tahun 2023 ini harus segera dicari solusinya agar tidak terulang di masa mendatang. Di antaranya adalah membuat sekolah negeri baru.
Bisa juga dengan membuat regulasi baru yang tetap berbasis zonasi. Misalnya tidak seratus persen berdasarkan zonasi dari jumlah pagu. Alternatif lain menegerikan lembaga swasta dengan persyaratan tertentu.
Sebelumnya viral diberitakan, Nadiem Makarim mengaku setiap tahun kena getah kebijakan sistem zonasi PPDB. Dia mengatakan, kebijakan sistem zonasi PPDB bukanlah kebijakannya, melainkan kebijakan Mendikbud Kabinet Jokowi Jilid Satu (sebelumnya) yaitu Muhadjir Effendy.
Nadiem pun mengakui bahwa kebijakan ini tentu membuatnya repot. Namun, dia merasa sistem zonasi PPDB penting sehingga perlu dilanjutkan. ”Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya, kebijakan sebelumnya. Kebijakan Pak Muhadjir,” kata Nadiem Makarim di pagelaran Belajaraya 2023, Pos Bloc, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023).
”Tetapi itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan penting yang pasti akan merepotkan saya. Saya kena getahnya, setiap tahun karena zonasi. Tetapi Saya merasa ini harus dilanjutkan karena penting,” ungkapnya. (*)
Reporter: Iqbal Darmawan
Editor: Mohammad Ilham
