KEBIJAKAN dan keputusan politik akan berpengaruh terhadap etape perjalanan sebuah peradaban, termasuk pada keberlangsungan organisasi. Persyarikatan Muhammadiyah dengan segala ragam amal usaha miliknya di berbagai bidang, juga akan terdampak atas proses politik yang terjadi.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PAN Prof Zainuddin Maliki menilai, dalam konteks politik Muhammadiyah sejatinya sedang berada di tepi jurang. Sayangnya tidak banyak warga dan pimpinan Persyarikatan yang bisa menyadari dan merasakan kalau kondisi Muhammadiyah sedang berada di tepi jurang.
“Jadi minoritas di Senayan itu berat, sangat terasa sekali. Misalnya, kalau ada kelompok yang masih tidak ingin Muhammadiyah punya rumah sakit, akan sulit. Nah, Muhammadiyah kondisinya kini berada di tepi jurang, karena minoritas di parlemen. Namun, banyak yang tidak merasakan kalau Muhammadiyah berada di tepi jurang, dalam konteks politik,” ujarnya dalam Regional Meeting VII, Sabtu (23/9/2023).
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jatim di Hall Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG). Hadir perwakilan dari LHKP PDM, PCM, PCA, dan Ortom se Kabupaten Gresik dan Lamongan.
Prof Zainuddin lalu menuturkan, ketika ada kelompok tertentu yang tidak suka dengan Muhammadiyah dan memiliki kekuatan di Senayan, maka kondisi amal usaha Muhammadiyah seperti halnya sekolah, rumah sakit, dan lainnya, sedang terancam.
Bahkan, diketahui ada pihak yang diduga tidak suka dengan Muhammadiyah lantaran memiliki banyak rumah sakit. Sehingga muncul rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang bermasalah dan menjadi kontroversi.
“Itu kalau kita tidak punya wakil di Senayan, pasti sudah lolos dan Muhammadiyah sudah kehilangan semua rumah sakit miliknya. Maka itulah pentingnya kita punya anggota dewan yang bisa menyuarakan visi Muhammadiyah. Akhirnya pada UU yang akhirnya diteken itu berhasil kita tambahkan satu pasal baru, yang dengan begitu berhasil menyelamatkan rumah sakit-rumah sakit Muhammadiyah,” kisahnya.
Mantan Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jatim itu lantas menyorot dan menyindir warga dan kader Muhammadiyah yang tidak menyukai politik, bahkan lebih memilih untuk apatis dan golput ketika pesta demokrasi berlangsung.
“Mereka itu tidak menyadari kalau banyak kepentingan di Senayan, termasuk ada yang ingin menghilangkan pengaruh Muhammadiyah. Kita tidak menyadari betapa pentingnya punya sosok yang bisa mewakili suara dan kepentingan Muhammadiyah di sana,” kelakarnya.
Maka dari itu, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya tersebut berharap LHKP mampu memformulasikan strategi dan mendorong kader-kader terbaik Persyarikatan untuk terjun dan menang dalam kontestasi Pemilu 2024.
“Syaratnya, warga Muhammadiyah jangan cuma berkerumun dan membuka lapak masing-masing, tapi harus bisa berserikat. Untuk menyukseskan itu, harus diperhatikan tiga hal, yaitu struktur, dapil yang jumlah kepalanya cukup, dan personality kader atau kandidatnya,” tandasnya.(*)
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
