MAKLUMAT – Sebanyak 4.403 warga di Kabupaten Ngawi mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau panjang. Mereka tersebar di 21 desa yang berada di tujuh kecamatan dan kini bergantung pada bantuan distribusi air bersih dari pemerintah.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Atika Banowati, mendesak pemerintah kabupaten bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan instansi terkait mempercepat penanganan kekeringan agar kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi.
“Kita butuh gerak cepat dalam pemenuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Jangan sampai warga kesulitan mendapatkan akses air untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar politikus Golkar tersebut, Jumat (9/10/2026).
Menurut Atika, distribusi air bersih menggunakan truk tangki menjadi langkah darurat yang perlu terus dilakukan. Namun, penanganan kekeringan juga harus disertai upaya jangka panjang agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap tahun.
Ia mendorong pembangunan sumur bor di titik-titik strategis serta pengembangan jaringan pipa air untuk memperkuat pasokan di desa-desa rawan kekeringan.
“Penanganan kekeringan tentu tidak boleh hanya bergantung pada bantuan jangka pendek. Perlu langkah mitigasi yang lebih permanen, seperti pembangunan sumur bor atau pipanisasi jangka panjang agar desa-desa langganan kekeringan memiliki ketahanan air yang lebih baik,” katanya.
Berdasarkan data BPBD setempat, krisis air bersih di Ngawi diperparah dengan menyusutnya debit air. Aliran air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga hanya mengalir sesekali sehingga belum mencukupi kebutuhan rumah tangga maupun ternak warga.
Di Desa Cantel, Kecamatan Pitu, sejumlah warga terpaksa mengantre untuk mendapatkan air bersih dari truk tangki BPBD yang memasok air setiap hari.
Atika juga mengimbau masyarakat di wilayah rawan kekeringan agar menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta menghindari pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan.
Ia berharap koordinasi antara Pemprov Jatim, BPBD, dan pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat agar distribusi air bersih bagi ribuan warga terdampak berjalan lancar hingga musim hujan tiba.
