MAKLUMAT – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini mengatakan pemerintah menyiapkan 526.689 formasi untuk memenuhi kebutuhan guru nasional melalui rekrutmen CPNS yang mulai dibuka secara bertahap pada 2027.
Kebutuhan tersebut mencakup guru untuk sekolah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Formasi itu juga akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan guru di Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda.
“Proyeksi kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi,” ujar Rini, dikutip Rabu (19/8/2026).
Sementara itu, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani memastikan pemerintah akan membuka rekrutmen secara bertahap mulai 2027.
Rekrutmen tersebut mencakup guru untuk Kemendikdasmen dan Kemenag. Kebijakan itu merupakan hasil pembahasan lintas kementerian bersama DPR.
“Akan dibuka rekrut CPNS guru Kemendikdasmen dan Kemenag sejumlah 526 ribuan formasi. Rekrut akan dimulai secara bertahap mulai tahun 2027,” ungkap Nunuk.
Saat ini pemerintah mencatat terdapat 955.245 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebanyak 231.246 guru di antaranya berstatus PPPK paruh waktu.
Selain membuka formasi CPNS, pemerintah juga menata status guru PPPK paruh waktu. Mulai Januari 2027, pemerintah akan mengalihkan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Perubahan status guru PPPK menjadi PNS juga akan berlangsung secara bertahap.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penataan kebutuhan tenaga pendidik sekaligus upaya pemerintah memperkuat ketersediaan guru di berbagai satuan pendidikan.
Rini berharap kebijakan tersebut mendorong para guru meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran.
“Semoga keputusan ini bisa menambah semangat para guru untuk meningkatkan kompetensinya,” tutur Rini.
Bukan Sekadar Tambah Formasi
Rencana pembukaan 526 ribu lebih formasi CPNS guru menjadi peluang besar bagi tenaga pendidik, tetapi sekaligus menunjukkan besarnya kebutuhan guru nasional.
Pemerintah tidak cukup hanya mengisi formasi. Distribusi guru juga menjadi persoalan penting agar kebutuhan di daerah tidak terus menumpuk, sementara sekolah di wilayah lain masih kekurangan tenaga pendidik.
Penataan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu juga menjadi langkah strategis. Kebijakan ini dapat memberikan kepastian status bagi guru sekaligus memperkuat stabilitas tenaga pengajar.
Tantangan berikutnya adalah memastikan proses rekrutmen berjalan transparan, sesuai kebutuhan riil sekolah, dan tidak berhenti pada pemenuhan jumlah. Kualitas serta pemerataan guru tetap menjadi ukuran utama keberhasilan kebijakan tersebut.
