MAKLUMAT — Polemik pembayaran dam haji Indonesia akhirnya tuntas. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa pengelolaan pembayaran dam jemaah haji Indonesia tahun ini menjadi salah satu capaian penting dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji.
Menurut Dahnil, tata kelola pembayaran dam yang kini semakin tertib, resmi, dan transparan mendapat apresiasi dari Kementerian Haji Arab Saudi. Hingga saat ini, sekitar 80.000 jemaah haji Indonesia telah melakukan pembayaran dam di Tanah Suci melalui program resmi Adahi Project. Sementara itu, sekitar 20.000 jemaah lainnya telah menyelesaikan pembayaran dam di Tanah Air.
“Ini sejarah pertama dalam pengelolaan dam jemaah haji Indonesia. Data pembayaran dam kita mendapat apresiasi dari Kementerian Haji Arab Saudi. Capaian ini belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” ujar Dahnil di Makkah, Selasa (19/5/2026).
Dahnil menegaskan pemerintah menghormati keberagaman pandangan fikih terkait pelaksanaan dam haji. Karena itu, jemaah diberikan kebebasan untuk menjalankan sesuai keyakinan masing-masing.
Bagi jemaah yang berpendapat dam dapat dilakukan di Indonesia—seperti pandangan Tarjih Muhammadiyah dan sejumlah ulama—pemerintah memfasilitasi pelaksanaannya di dalam negeri sesuai mekanisme yang berlaku.
Sementara bagi jemaah yang meyakini dam hanya sah dilakukan di Tanah Haram, sebagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sebagian ulama lain, pelaksanaan difasilitasi di Arab Saudi melalui lembaga resmi yang telah disetujui pemerintah setempat, yakni Adahi Project.
“Pemerintah tidak masuk pada perdebatan fikih. Kami hadir untuk memfasilitasi dan memastikan jemaah dapat menjalankan kewajiban dengan aman, resmi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Kementerian Haji dan Umrah melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) memastikan mekanisme pembayaran dam dan kurban kini semakin mudah, aman, dan transparan. Pemerintah juga mengingatkan jemaah agar tidak melakukan transaksi kepada pihak yang tidak memiliki izin resmi untuk menghindari risiko penipuan dan penyalahgunaan dana.
Amirulhaj Tiba di Jeddah
Di sisi lain, Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf, bersama rombongan Amirulhaj gelombang kedua, tiba di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, pada Selasa (19/5/2026) sore waktu Arab Saudi.
Kedatangan rombongan ini menjadi bagian dari pengawasan langsung pemerintah Indonesia terhadap penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, terutama menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Rombongan Amirulhaj terdiri dari sejumlah pejabat, di antaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, Wamen Agama Mohammad Syafi’i, serta beberapa tokoh lainnya seperti KH Asep Saifuddin Chalim, Heri Hermansyah, Rossa Safira, dan Ilfi Nur Diana.
Menhaj menegaskan kehadiran Amirulhaj bertujuan memastikan seluruh layanan haji berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi jemaah Indonesia.
“Armuzna adalah fase paling penting. Semua layanan harus siap, mulai dari tenda, konsumsi, transportasi, hingga pergerakan jemaah,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi para petugas haji Indonesia yang terus bekerja maksimal dalam melayani jemaah di Tanah Suci dan meminta agar tetap menjaga kesehatan serta kekompakan selama masa puncak ibadah haji.
Pemerintah berharap seluruh rangkaian penyelenggaraan haji tahun ini dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan perlindungan maksimal bagi jemaah Indonesia.***
