MAKLUMAT – Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Lamongan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat menggelar sosialisasi tahapan Pilkada 2024. Kegiatan yang membincang tentang Perempuan Muhammadiyah dan Politik Lokal dihadiri oleh perwakilan dari 27 Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) se Lamongan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua LHKP PDM Lamongan Tamam Choiruddin didapuk menjadi narasumber. Sesinya adalah penyampaian survey tentang Perempuan Muhammadiyah dan Politik Lokal. Salah satu poin yang dibahas adalah terkait tingkat pengetahuan terhadap tahapan Pilkada.
Kemudian, tingkat keterlibatan dalam panitia pelaksana Pilkada, tingkat pengenalan terhadap calon, tingkat pengetahuan terhadap visi, misi, program calon, dan tingkat dukungan terhadap calon.
Tamam menyampaikan, pertemuan ini sekurangnya menggambarkan beberapa hal. Pertama, perempuan Muhammadiyah belum familiar dengan penelitian, bahkan mungkin untuk banyak keperluan penelitian.
Kedua, dalam gelaran Pilkada, sebagai pimpinan sekaligus sebagai aktifis Ortom Muhammadiyah menyikapi Pilkada cenderung dingin, belum menunjukkan semangatnya.
Ketiga, tidak banyak yang aktif sebagai penyelenggara Pilkada. Baik sebagai panitia pelaksana maupun sebagai panitia pengawas untuk berbagai tingkatan.
Keempat, mayoritas ada kecenderungan memilih calon tertentu, namun terbuka kemungkinan untuk memilih calon yang lain. Meski. jumlah persentasenya dibawah 20%. Kelima, preferensi perempuan Muhammadiyah memilih calon, cenderung mempertimbangkan partai pengusung calon dan Ormas calon berasal.
“Mungkinkah dilakukan survey kecenderungan memilih, preferensi pilihan politik terhadap pimpinan Muhammadiyah, Ortom, AUM, jamaah/warga Muhammadiyah terhadap pasangan calon yang ditetapkan KPUD Lamongan,” tanyanya.
Menurut dia, jika bisa dilakukan survey pada masing-masing lembaga, maka hasilnya pasti menarik. Sekaligus menjawab teka-teki, apakah Muhammadiyah sedang memainkan gerakan politik dukung mendukung calon?.
“Jika jawabannya ya, seberapa jauh para pimpinan Muhammadiyah, para ortomnya, AUMnya, jamaah/warganya membawa gerakan politik ini. Apakah gerakannya wajar? Atau sudah masuk kategori menyalahi kaidah berorganisasi,” jelasnya .
Tamam mengungkapkan, berpolitik praktis, tentu ada penawaran dari salah satu pihak. Bahkan dari kedua belah pihak. Dan jika penawaran di pandang cocok, pasti berujung pada kesepahaman bahkan kesepakatan.
“Kira-kira, jika Muhammadiyah bersemangat dalam Pilkada. Dalam beragam bentuknya, misalnya dengan menyadarkan Ortomnya, jamaah/warganya agar hadir saat hari dan tanggal pencoblosan, menggunakan hal memilihnya agar angka partisipasi pemilih bertambah dari semula 81% beranjak naik, maka kegiatan sosialisasi yang diadakan dapat dikategorikan sukses,” tegasnya.
Ia menyatakan, berpolitik bukan sekedar membangun kesadaran, tetapi sekaligus bergerak melakukan penggalangan dukungan suara kepada calon tertentu. Persisnya dalam politik tidak ada makan siang gratis, dalam politik dukungan suara bisa dikapitalisasi dalam wujud uang atau wujud property lainnya, atau dalam bentuk jabatan.
“Dalam istilah yang agak populer, politik dukung mendukung acapkali disederhanakan menjadi, siapa mendapatkan apa (who gets what),” terangnya.
Tamam mengungkapkan, sudah sangat lama di persyarikatan tidak ada pelatihan atau sejenis perkaderan politik. Adanya hanya penggalangan suara melalui JipolMu, secara formil sudah dua kali.
“JipolMu pertama dapat dinilai setengah berhasil. Sedangkan JipolMu kedua dapat dinilai gagal total. Kegagalan JipolMu kedua dapat dijelaskan karena kurang atau tidak adanya kekompakan, kesolidan, konsistensi, kontribusi, komitmen,” sebutnya.
Baik dari calon maupun Muhammadiyah, sebagai penggalang suara. Ada kecenderungan setiap unsur pimpinan dan Ortom bahkan jamaah/warga dalam urusan politik berjalan dengan masing-masing.
“Mungkinkah suara Muhammadiyah akan utuh diberikan pada calon tertentu? Sebenarnya dengan survey populasi yang proporsional bisa menjawab gerakan politik seperti apa yang sedang diperankan, dan seberapa efektif hasilnya,” ungkapnya.
Komunikasi masih mungkin dilakukan oleh para calon untuk meyakinkan dan memberikan penawaran visi, misi, dan program yang menarik untuk dipelajari, dipahami, diresapi oleh Muhammadiyah, Ortom, jamaah/warga yang ada di dalamnya. Para calon harus dapat meyakinkan layak didukung, layak dipilih.
Tamam menyarankan, Muhammadiyah tidak terlalu neko-neko, asal calon siap mengawal kepentingan dakwah Muhammadiyah saja. Misalnya, tidak diganggu dakwahnya, segala aturan perijinan dijalankan secara adil bagi semua tidak ada pengecualian. Amal Usaha Muhammadiyah kian tumbuh berkembang dan maju.
“Jika Muhammadiyah pada akhirnya mendapatkan jatah sejumlah kepala dinas, camat, kepala sekolah, lurah, dan jabatan lainnya, semua itu karena melalui kepatutan dan kepantasan. Merit sistem yang terencana dan terukur. Dan jika mendapatkan dana hibah untuk pengembangan AUM sekalipun, semua karena kepantasan dan kelayakan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, LHKP PDM Lamongan siap bermitra dan menjadi “teman” dialog dengan berbagai unsur, kelompok bahkan siapa pun untuk kebaikan bersama. “Komitmen kami adalah Pilkada harus berjalan secara Luber Jurdil, karenanya penting mengawal agar pelaksanaan Pilkada kian berkualitas dan berintegritas,” pungkasnya.
