MAKLUMAT – Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3) mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (21/1/2025) untuk menyampaikan aspirasinya dan mendesak pemerintah menghentikan PSN Surabaya Waterfront Land (SWL). Mereka menemui para wakil rakyat dari Fraksi PKS dan Fraksi PDI Perjuangan (PDIP).
Koordinator rombongan FM3, Heroe Budiarto, menegaskan maksud lawatannya ke Senayan untuk mengaspirasikan penolakannya terhadap proyek reklamasi PSN SWL, sebab dinilai membawa dampak negatif di berbagai sektor, baik lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, hingga politik.
“Istilahnya kami ini sambat. Kami datang ke sini jauh-jauh dari Surabaya untuk menyampaikan dengan tegas bahwa kami menolak rencana PSN-SWL yang tentu akan berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan,” ujar Heroe dalam rilis yang diterima Maklumat.ID pada Rabu (22/1/2025).
Status PSN
Heroe mengeluhkan status SWL sebagai PSN oleh Pemerintah Pusat, yang artinya menjadi agenda prioritas yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagai kepanjangan tangannya.
“Masalahnya proyek ini sifatnya wajib. Harus. Sesuai terminologinya. Kami sudah berupaya di level Pemkot dan DPRD Surabaya. Tanggapannya bagus. Yang tidak bagus di DPRD dan DKP di tingkat provinsi. Semuanya jadi serba salah,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Heroe mengaku bahwa FM3 juga merasa keheranan atas penunjukan PT Granting Jaya sebagai operator PSN tersebut. Ia menduga, penunjukan itu dilakukan tanpa melalui proses kajian kredibilitas, sebab perusahaan tersebut memiliki banyak riwayat kegagalan dalam mengelola proyek, utamanya di daerah Surabaya.
Meningkatkan Potensi Bencana
Sementara itu, Ketua Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya, Ramadhani J Samudera, mengaku khawatir jika PSN SWL terus dilanjutkan bakal memicu atau meningkatkan potensi bencana di Kota Pahlawan, seperti banjir rob. Ia menegaskan penolakannya terhadap proyek tersebut.
“PSN Surabaya Waterfront Land berpotensi meningkatkan risiko banjir dan rob karena terdapat 9 muara sungai yang akan tertutup pulau baru,” terangnya.
“Selain itu kawasan tersebut adalah kawasan konservasi sehingga jika dibangun pulau baru maka akan menurunkan daya dukung lingkungan,” imbuh Ramadhani.
Perwakilan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI), Hadi Siswanto dan Abdur Rohim, turut menyampaikan keresahannya jika PSN SWL tersebut dilanjutkan, yang bakal mengganggu hajat hidup masyarakat sekitar.
“Kecamatan Sukolilo itu berdekatan dengan proyek milik PT. Granting Jaya. Saya yakin bila itu diteruskan hajat hidup kami pasti terganggu. Rencana proyek pun lokasinya persis di area tangkapan kami sehari-hari. 1804 Hektare persis di lokasi kami cari nafkah!” ujar mereka.
“Kalau ini diteruskan, kami bisa PHK selama-lamanya. Lahan produktif itu bahkan diperebutkan oleh banyak pihak. Peninggalan nenek moyang kami dirampas, ya pasti kami lawan,” sambungnya.
UU Cipta Kerja Jadi Sumber Masalah
Menanggapi aspirasi dan kekhawatiran masyarakat tersebut, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono, menegaskan komitmennya untuk membantu dan mengawal segala dinamika terkait polemik PSN Surabaya Waterfront Land tersebut.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa Waktu belakangan cukup banyak laporan soal PSN di wilayah laut. Menurutnya, akar masalah tersebut berasal dari Undang-undang (UU) Cipta Kerja ‘Omnibus Law‘.
“Memang sejak beberapa waktu lalu laporan-laporan tentang PSN di wilayah laut banyak sekali yang masuk. Hal ini akan kami pelajari lebih lanjut. Kami butuh dokumen-dokumen pelengkap agar dapat lebih mudah disinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya lagi-lagi, sumber masalahnya memang di undang-undang cipta kerja,” terang Riyono.
Riyono menuturkan bahwa sejatinya, reklamasi itu boleh, asal memenuhi kaidah-kaidah, tidak merusak lingkungan, dan pro terhadap kepentingan rakyat khususnya masyarakat sekitar. Ia juga meminta agar FM3 menggandeng seluruh lapisan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait untuk berjuang bersama.
“Langkah kita harus presisi. Yang kita hadapi ini bukan sembarang orang. Lika-likunya tidak sederhana. Soliditas para inisiator yang hadir di sini perlu kuat, karena di luar sana banyak sekali yang punya kepentingan. Sinergi dengan stakeholders dan organisasi-organisasi ada baiknya ditingkatkan,” tambah Riyono.
Riyono juga menegaskan niatnya yang bakal berkunjung dan menyaksikan secara langsung situasi dan kondisi lokasi terdampak di wilayah pesisir Surabaya Timur. “Kami akan jadwalkan untuk meninjau lokasi termaksud. Semuanya untuk rakyat,” tandasnya.
Suarakan Aspirasi di Rapat Komisi IV
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI lainnya, dari Fraksi PDIP, Sonny Tri Danaparamita juga menerima penolakan warga Surabaya terkait pembangunan pulau buatan. Ia menyampaikan menolak proyek tersebut karena tidak mengedepankan prinsip demokrasi pancasila dan prinsip keadilan.
Sonny meyakinkan FM3 bahwa aspirasi-aspirasi terkait polemik dan penolakan masyarakat terhadap PSN Surabaya Waterfront Land tersebut bakal ia sampaikan dalam rapat kerja (Raker) Komisi IV bersama Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Semua ini akan kami sampaikan pada rapat kerja Hari Kamis 23 Januari nanti. Prinsipnya kami sependapat dan akan meneruskan pesan-pesan ini ketika rapat nanti,” tegasnya.
Sekadar informasi, FM3 merupakan forum gabungan atau aliansi yang terdiri dari 44 elemen masyarakat, seperti kelompok nelayan, petani tambak, LPMK di belasan kelurahan terdampak, LBH, MLH PDM Surabaya, BEM, OKP, HNSI, KNTI, serta sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat lainnya.
Lawatan FM3 ke Senayan diterima oleh Riyono dan Reni Astuti (DPR RI dari Dapil Surabaya-Sidoarjo) dari Fraksi PKS, serta Sonny Tri Danaparamita, I Ketut Suwendra, dan Agus Ambo Djiwa dari Fraksi PDIP.
