DI ANTARA hasil dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) di Yogyakarta pada 29 September hingga 1 Oktober 2023 lalu adalah berupa ‘Gerakan Kawal Sukses Pemilu 2024’ dan ‘Gerakan Sukses Pilpres 2024’.
Menanggapi kebijakan hasil Rakernas tersebut, Ketua LHKP PWM Jatim Muhammad Mirdasy menjelaskan, Gerakan Kawal Sukses Pemilu 2024 adalah bentuk komitmen Muhammadiyah, melalui LHKP untuk mengawal proses politik praktis dan politik kebangsaan Muhammadiyah, bahwa Pemilu haruslah memiliki kualitas yang bagus dan berintegritas.
“(Gerakan Kawal Sukses Pemilu 2024) adalah bagian penting dan komitmen Muhammadiyah secara keseluruhan, serta LHKP sebagai lembaga yang dibentuk oleh Muhammadiyah untuk mengawal politik kebangsaan Muhammadiyah itu. Pemilu itu haruslah memiliki kualitas yang bagus,” ujarnya kepada Maklumat.id, Rabu (11/10/2023).
Tentunya, lanjut Mirdasy, dengan berintegritas dan meminimalisir terjadinya kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran terhadap Pemilu. “Baik pelanggaran oleh peserta Pemilu, maupun oleh komponen-komponen masyarakat yang lain, yang berkepentingan atas Pemilu tersebut, dan tentunya juga berkaitan dengan penyelenggara Pemilu,” sambungnya.
Mirdasy menegaskan, sebagai bagian dari hasil keputusan Rakernas LHKP, maka seluruh elemen LHKP se-Indonesia diharapkan untuk melakukan proses pengawalan dan pengawasan Pemilu secara aktif.
“Agar seluruh komponen LHKP di seluruh indo melakukan proses pengawalan pemilu yang efektif dan efisien di lapangan, dan LHKP diminta untuk terlibat dalam proses pengawasan ini,” jelasnya.
Berkaitan dengan itu, Mirdasy menerangkan, LHKP Jatim akan melakukan kerjasama dengan berbagai elemen lembaga pengawas dan pemantau Pemilu, termasuk yang terpenting adalah dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sehingga keterlibatan LHKP Jatim dalam mengawal Pemilu betul-betul terasa dan melekat.
“Dalam konteks ini di Jatim, kami melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pengawas dan pemantau Pemilu, salah satunya adalah dengan Bawaslu, agar seluruh komponen LHKP bisa ikut terlibat dalam proses pengawalan pemilu ini secara melekat dan kemudian mampu melakukan beberapa kegiatan-kegiatan untuk mengawasi hal ini,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Jatim itu.
Mirdasy juga berharap, adanya kebijakan hasil Rakernas LHKP itu, mampu mendorong keterlibatan warga Muhammadiyah, termasuk di organisasi otonom (Ortom) dan di amal usaha Muhammadiyah (AUM) agar mampu memlakukan proses sosialisasi pelaksanaan Pemilu 2024 secara berjenjang di segala tingkatan, sehingga meminimalisir pelanggaran dan menekan angka golput.
“Kami berharap warga Muhammadiyah mampu terlibat aktif dalam Pemilu 2024, gunakan hak pilih dengan baik, pilihlah kader calegMu yang terbaik untuk bisa mewakili Muhammadiyah,” kata dia.
Dan, lanjut Mirdasy, yang lebih penting adalah bahwa Muhammadiyah memiliki kontribusi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh negeri ini. “Yaitu untuk menjadi bagian penting dari suksesnya Pemilu tahun 2024 tersebut. Kami berharap seluruh bagian Muhammadiyah, termasuk karyawan AUM terlibat dalam menyukseskan pemilu ini dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jatim itu menegaskan, Muhammadiyah bersikap independen dalam Pilpres (Pemilihan Presiden) 2024, yakni sebuah sikap yang mandiri, tidak terkooptasi oleh kekuatan apapun, tidak terpengaruh dan tidak terintimidasi oleh kelompok lain.
“Berkaitan dengan Gerakan Sukses Pilpres 2024, Muhammadiyah memilih bersikap bukan netral, tetapi independen, yakni sebuah sikap yang mandiri, tidak terkooptasi oleh seluruh kekuatan apapun, tidak terintimidasi. Netral itu berarti tidak bersikap. Muhammadiyah bersikap, dan sikap Muhammadiyah adalah melakukan segala hal yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara, tentunya juga dengan menyukseskan kepentingan Persyarikatan di masa yang akan datang,” terangnya.
Kemudian, Mirdasy menambahkan, LHKP juga memutuskan untuk mendorong anggota dan simpatisan Muhammadiyah agar tidak antipati dan menjauhi politik, misalnya melakukan black campaign, yang menjelek-jelekkan kandidat tertentu, menyebarkan hoax, mencaci-maki kepada calon-calon tertentu yang mungkin berbeda pandangan.
“Tetaplah kita harus menciptakan Pemilu yang damai, Pemilu yang kemudian saling bersinergi, dan Pemilu yang melakukan kontestasi itu dengan saling menghormati dan saling menghargai. Kami akan teruskan dan sosialisasikan hasil-hasil Rakernas LHKP ini ke daerah-daerah, sehingga bisa terbangun kesepahaman dan saling sinergi dari atas hingga ke bawah,” terang mantan Ketua DPW Partai Perindo Jatim itu. (*)
Reporter: Ubay
Editor: Aan Hariyanto
