Kiai Jawa Barat–DKI Desak Rais Aam Percepat Muktamar NU: PBNU Dinilai Kehilangan Legitimasi

nu

MAKLUMAT – Forum Bahtsul Masail yang diikuti puluhan kiai dari Jawa Barat dan DKI Jakarta mendesak Rais Aam Nahdlatul Ulama (NU) segera menggelar Muktamar ke-35 NU. Desakan itu menguat menyusul konflik internal PBNU yang dinilai kian serius dan menggerus legitimasi organisasi.

Forum digelar di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, dan dihadiri sejumlah kiai muda serta pengasuh pesantren, pekan kemarin. Mereka menilai percepatan muktamar menjadi jalan paling rasional untuk menyelamatkan NU dari krisis kepemimpinan, konflik berkepanjangan, dan dugaan keterlibatan oknum pengurus dalam kasus korupsi kuota haji.

Pengasuh Pesantren Kempek, KH Muhammad Shofy bin Mustofa Aqiel menegaskan para kiai sepakat bahwa percepatan muktamar memiliki dasar keagamaan yang kuat.

“Percepatan muktamar bertujuan agar NU segera keluar dari konflik, terbebas dari lingkaran korupsi yang sedang ditangani KPK, serta memulihkan nama baik organisasi,” ujar KH Shofy, Rabu (21/1/2026).

Ia menjelaskan forum berpegang pada kaidah fikih dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih, yakni mencegah kerusakan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan.

Menurut forum, setidaknya terdapat lima persoalan mendesak. Pertama, kepemimpinan PBNU dinilai tidak efektif pasca pemecatan Gus Yahya oleh Rais Aam dan jajaran Syuriyah PBNU. Kedua, muncul dualisme kepemimpinan yang dinilai berbahaya bagi kesinambungan organisasi.

Baca Juga  Menanti Nakhoda Baru Jadi Penentu Arah NU: Tiga Nama Muncul Jelang Muktamar ke-35 di Surabaya

“Saat ini ada dua klaim ketua umum. KH Zulfa Musthofa sebagai PJ Ketum PBNU dan Gus Yahya yang masih mengklaim dirinya sebagai Ketum. Kondisi ini tidak sehat dan tidak boleh dibiarkan,” tegas KH Shofy.

Ketiga, konflik elite PBNU telah memicu polarisasi tajam di kalangan warga NU, baik di media sosial maupun kehidupan sosial sehari-hari. Keempat, legitimasi kepengurusan PBNU dinilai melemah secara moral, spiritual, sosial, dan politik.

Kelima, NU dinilai membutuhkan reset organisasi secara menyeluruh. PBNU perlu diisi oleh figur yang kredibel, berintegritas, berkapasitas keulamaan, serta memiliki moral dan akhlak yang kuat.

Forum juga menilai percepatan muktamar dapat menjadi jalan keluar dari konflik yang dipicu ambisi mempertahankan jabatan. Dalam kaidah fikih, keluar dari perselisihan merupakan sikap yang dianjurkan.

Karena itu, para kiai merekomendasikan Rais Aam dan Syuriyah PBNU segera menggelar Muktamar NU. Forum juga menegaskan bahwa Gus Yahya yang telah dinyatakan dipecat tidak boleh lagi mencalonkan diri maupun dicalonkan.

Selain itu, forum merumuskan kriteria pemimpin PBNU ke depan, yakni ulama yang memiliki otoritas keilmuan dan spiritual, berakhlak mulia, zuhud, tidak ambisius terhadap jabatan, serta memposisikan diri sebagai pelayan jam’iyah.

Baca Juga  Rais Aam Gerak Cepat: Bentuk Tim Pencari Fakta Telusuri Dugaan Dana PBNU Terindikasi TPPU