MAKLUMAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mulai menekan perubahan cara kerja Puskesmas. Reformasi harus dilakukan agar Puskesmas tidak terus bergantung pada anggaran daerah. Puskesmas kini dituntut mampu menghidupi dirinya sendiri melalui pengelolaan Universal Health Coverage (UHC) yang profesional dan kompetitif.
Hal ini ditegaskan Bupati Jember Muhammad Fawait saat melakukan kunjungan kerja dan evaluasi langsung di Puskesmas Sukorambi, Senin (26/1/2026) kemarin. Ia menyoroti langsung kondisi layanan, fasilitas, serta pola pengelolaan Puskesmas.
“Puskesmas tidak boleh terus bergantung pada APBD. UHC sudah disiapkan negara. Kalau tidak bisa hidup dari situ, berarti ada yang salah dalam cara kita mengelola,” tegas Gus Fawait dalam siaran pers.
Bupati secara terbuka menyebut Puskesmas Sukorambi masih belum ideal sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Persoalan tersebut bukan semata soal keterbatasan anggaran, melainkan soal mindset dan manajemen.
“Kalau puskesmas masih terlihat tidak nyaman, pengap, dan seadanya, itu bukan soal uang. Itu soal cara berpikir,” ujarnya.
Gus Fawait menegaskan, pembenahan harus dimulai dari hal paling dasar, seperti tampilan fisik dan kenyamanan pasien. Pengecatan ulang disebut sebagai simbol awal perubahan, namun yang paling utama adalah perbaikan fasilitas pelayanan.
“Kamar pasien harus nyaman, bersih, harum, tidak pengap, dan ber-AC. Fasilitas pasien harus lebih baik daripada fasilitas pegawai. Itu prinsip,” kata Gus Fawait.
Dalam arahannya, Gus Fawait juga membandingkan pelayanan Puskesmas dengan klinik swasta yang dinilai lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan jumlah 71 tenaga kesehatan dan staf, ia menilai Puskesmas Sukorambi memiliki modal SDM yang cukup untuk memberikan layanan optimal.
“Kalau klinik bisa melayani dengan cepat dan nyaman, Puskesmas tidak boleh kalah. Jangan berlindung di balik status pemerintah,” ujarnya.
Sorotan utama Bupati tertuju pada aspek pembiayaan. Ia menyebut potensi kapitasi BPJS Kesehatan di Puskesmas Sukorambi mencapai sekitar 32 ribu peserta. Angka ini dinilai cukup besar untuk menopang operasional jika dikelola secara presisi.
“Sebagai BLUD, Puskesmas harus bisa menghidupi dirinya sendiri. APBD hanya untuk kondisi luar biasa seperti wabah. Di luar itu, Puskesmas harus berdiri di atas kaki sendiri,” tegasnya.
Untuk mencegah kapitasi berpindah ke fasilitas kesehatan lain, Gus Fawait mendorong pembentukan tim pemasaran puskesmas. Langkah ini dinilai perlu agar puskesmas mampu bersaing secara sehat dalam sistem UHC.
“Ini bukan komersialisasi layanan publik. Ini soal keberlanjutan. Kalau puskesmas tidak proaktif, UHC justru dinikmati faskes lain,” katanya.
Dalam konteks sumber daya manusia, Gus Fawait juga menegaskan kebijakan perubahan jam kerja tenaga kesehatan dari enam hari menjadi lima hari kerja sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah kepada nakes. Namun, kebijakan tersebut diiringi dengan tuntutan peningkatan kinerja.
“Kami beri kepercayaan, tapi kinerja harus naik. Indeks Pelayanan Publik akan menjadi ukuran kinerja birokrasi kesehatan,” ujarnya.
Respons Dinas Kesehatan Jember
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Jember, Muhammad Zamroni, menyatakan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti seluruh arahan Bupati.
Ia menegaskan pembenahan akan dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi fasilitas, tata kelola, maupun budaya pelayanan.
“Kami akan segera melakukan sinkronisasi data BPJS Kesehatan dari pusat dan kabupaten untuk memetakan potensi kapitasi secara akurat di setiap puskesmas,” ujar Zamroni.
Ia menambahkan, Dinas Kesehatan akan mendampingi pembentukan tim pemasaran puskesmas agar tetap sesuai regulasi, namun efektif meningkatkan daya saing layanan. Selain itu, kolaborasi lintas sektor di wilayah kerja puskesmas akan diperkuat untuk mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan stunting.
Pemkab Jember menargetkan perubahan fundamental di Puskesmas Sukorambi sudah mulai terlihat dalam tiga hingga enam bulan ke depan, sekaligus menjadi model reformasi pengelolaan Puskesmas dalam mendukung UHC yang berkelanjutan.
