MAKLUMAT — Di tengah kontroversi bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian alias Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, pemerintah menegaskan konsistensi Presiden RI Prabowo Subianto dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Dilansir dari unggahan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI di akun media sosial (medsos) Instagram resmi @bakom.ri pada Kamis (29/1/2026), Prabowo sejak dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu senantiasa menyuarakan pembelaan terhadap hak-hak rakyat Palestina dalam berbagai forum dan diplomasi internasional.
Langkah tersebut juga disebut-sebut menjadi bagian penting dari arah kebijakan luar negeri Indonesia, sekaligus prioritas utama dalam diplomasi global. Komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina juga disampaikan melalui berbagai langkah diplomasi aktif, baik secara bilateral maupun multilateral.
“Sejak dilantik sebagai Presiden RI, Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas dan konsisten dalam membela hak rakyat Palestina. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina menjadi bagian penting dari arah diplomasi Indonesia,” tulis Bakom RI dalam unggahan tersebut.
Sebagai Presiden RI, Prabowo disebut intens mengajak negara-negara sahabat untuk mencari solusi nyata bagi perdamaian Gaza, termasuk melalui dialog dengan beberapa negara sahabat seperti Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), hingga Turki, serta dengan menyuarakan posisi Indonesia di berbagai forum internasional.
Salah satu langkah penting dilakukan pada Desember 2024, ketika Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Pertemuan tersebut membahas kerja sama dan langkah konkret untuk mendorong perdamaian di Gaza.
“Kami mendukung kemerdekaan Palestina, solusi dua negara,” ujar Prabowo saat itu, dikutip dari Bakom RI.
Upaya diplomasi lain dilakukan pada April 2025 melalui kunjungan ke Uni Emirat Arab dan Turki. Dalam rangkaian pertemuan tersebut, Indonesia mengajak komunitas internasional untuk konsisten membela keadilan global dan mencari solusi jangka panjang bagi Palestina.
“Saat rakyat Gaza menderita, banyak negara memilih diam. Turki bersikap tegas. Karena itu, kami ingin bersama Turki membela keadilan dan kebenaran di dunia yang penuh ketidakpastian,” kata Prabowo.
Sikap tegas Indonesia juga kembali ditandaskan dalam Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada September 2025, di mana Prabowo menekankan bahwa perdamaian sejati hanya dapat terwujud apabila hak-hak rakyat Palestina dipenuhi.
“Palestina harus merdeka, dan keselamatan semua pihak harus dijamin. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara,” tandas pria yang juga menjabat Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Sebulan berselang, pada Oktober 2025, Prabowo juga menghadiri Forum Perdamaian Sharm El Sheikh di Mesir, di mana ia berdialog dengan para pemimpin dunia sekaligus menyaksikan penandatanganan kesepakatan perdamaian dan penghentian perang di Gaza.
Komitmen Indonesia kembali ditegaskan pada Januari 2026 melalui partisipasi Presiden Prabowo dalam World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss. Dalam forum tersebut, Presiden menandatangani Piagam Board of Peace, sebuah badan yang dibentuk untuk mengawal proses transisi, stabilisasi, dan rekonstruksi Gaza pascakonflik.
Meski begitu, langkah Indonesia bergabung dengan Board of Peace banyak dipertanyakan, lantaran tidak adanya keterlibatan Palestina, padahal badan itu disebut-sebut bertujuan untuk mengonsolidasikan gencatan senjata permanen serta rekonstruksi pascakonflik di Gaza. Tak cuma itu, para anggota Board of Peace juga dikenakan biaya tertentu yang sangat besar, mencapai Rp116,7 triliun.
Namun, rangkaian langkah diplomasi sepanjang kepemimpinan Presiden Prabowo tersebut juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina, sekaligus menunjukkan peran aktif Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia melalui dialog dan kerja sama internasional.
