MAKLUMAT – Pemerintah merespons desakan agar Indonesia mundur dari keanggotaan Board of Peace (BoP) dengan membuka ruang dialog bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Istana menilai dialog diperlukan untuk menjelaskan alasan strategis Indonesia bergabung dalam forum perdamaian internasional tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati aspirasi MUI dan siap berdiskusi secara terbuka. Pemerintah ingin memastikan tidak ada kesalahpahaman terkait posisi Indonesia di BoP.
“Kita nanti akan berdialog dengan MUI,” ujar Prasetyo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).
Prasetyo menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan bagian dari strategi diplomasi aktif, khususnya untuk membuka ruang komunikasi internasional terkait perjuangan kemerdekaan Palestina. Menurutnya, absennya Indonesia justru akan mempersempit peluang menyampaikan sikap resmi negara.
“Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog dan menyampaikan pandangan dalam rangka memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Palestina,” terangnya.
Terkait kritik atas iuran keanggotaan BoP, Prasetyo menyatakan kontribusi tersebut merupakan konsekuensi dari komitmen Indonesia sebagai anggota forum internasional. Pemerintah tetap memandang keanggotaan tersebut sebagai instrumen diplomasi, bukan dukungan terhadap tindakan militer mana pun.
“Itu bagian dari komitmen,” ujarnya singkat.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace di sela World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Keputusan tersebut memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk MUI.
Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis menilai keikutsertaan Indonesia dalam BoP tidak sejalan dengan semangat keadilan bagi Palestina. MUI mempersoalkan keberadaan Perdana Menteri Israel sebagai anggota forum, sementara Palestina tidak dilibatkan secara setara.
Selain itu, MUI mengkritisi kewajiban iuran keanggotaan dan menilai BoP berpotensi menjadi instrumen neokolonialisme dengan narasi “perdamaian semu”. Menurut MUI, perdamaian yang tidak berangkat dari pengakuan Palestina sebagai bangsa terjajah justru berisiko melanggengkan pendudukan Israel dalam kemasan diplomatik.
Desakan MUI tersebut menambah tekanan politik terhadap pemerintah, di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap efektivitas Board of Peace dalam menghentikan agresi Israel di Gaza. Dialog antara Istana dan MUI diharapkan menjadi ruang klarifikasi sekaligus penentu arah sikap Indonesia ke depan.
