MAKLUMAT – Titik banjir baru dilaporkan bermunculan di sejumlah wilayah Jawa Timur pada musim penghujan kali ini. Kondisi tersebut menjadi sorotan anggota DPRD Jatim Multazamudz Dzikri yang mendesak Pemprov Jatim segera memperbaiki infrastruktur sungai yang menjadi kewenangan provinsi.
Multazam menilai munculnya lokasi banjir baru menunjukkan lemahnya pembangunan dan pengelolaan sungai. Ia menyebut, sejumlah sungai yang menjadi penyebab banjir berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim, sehingga penanganannya tidak bisa ditunda.
“Musim penghujan kali ini bahkan terdapat titik lokasi banjir baru. Artinya yang biasanya tidak banjir malah banjir,” ujarnya, Rabu (11/2/2028).
Sekretaris DPW PKB Jatim itu menegaskan, persoalan banjir hampir selalu dikeluhkan warga dalam setiap agenda reses yang ia lakukan. Bahkan, jumlah titik banjir yang dilaporkan terus bertambah, terutama di daerah pemilihannya Pasuruan dan Probolinggo.
Ia mencontohkan beberapa wilayah terdampak, seperti Kecamatan Nguling di Kabupaten Pasuruan dan Kecamatan Tiris di Kabupaten Probolinggo. Selain itu, sejumlah kecamatan lain juga mengalami kondisi serupa.
Menurut Multazam, pencegahan banjir harus dilakukan secara serius melalui normalisasi sungai, perbaikan drainase, serta pembangunan infrastruktur pendukung lainnya agar banjir tidak terus berulang dan merugikan masyarakat.
“Secara data, sungai penyebab banjir merupakan sungai kewenangan provinsi. Saya minta kepada Gubernur untuk lebih peduli terhadap persoalan warga, lebih mendengar keluh kesah warga, dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada,” tegas Azam, panggilan akrabnya.
Selain persoalan banjir, Azam juga menyinggung kondisi infrastruktur jalan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemprov Jatim. Ia menyebut banyak jalan rusak yang membahayakan keselamatan warga serta menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
“Persoalan jalan ini sangat mengganggu, terutama terhadap keselamatan warga. Di samping itu juga mengganggu pertumbuhan ekonomi di daerah,” katanya.
Ia mendorong adanya sinergi antara Gubernur dengan kepala daerah kabupaten/kota untuk mempercepat perbaikan jalan rusak. Menurutnya, desa tidak lagi bisa sepenuhnya diandalkan untuk pembangunan jalan karena anggaran Dana Desa saat ini banyak teralokasi untuk program nasional Koperasi Desa Merah Putih.
Karena itu, ia menegaskan perlunya peran aktif dan serius dari Pemprov Jatim dalam menangani persoalan infrastruktur dasar, khususnya sungai dan jalan, guna mencegah bertambahnya titik banjir di berbagai daerah.
