DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Apa Saja yang Bisa Dirampas Negara?

UU Perampasan Aset

MAKLUMAT – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Regulasi ini mengatur mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk melalui mekanisme tanpa putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang? Setuju ya?” kata Puan saat meminta persetujuan peserta rapat. “Setuju,” jawab peserta rapat.

Puan kemudian mengetukkan palu sebagai tanda pengesahan undang-undang tersebut. “Terima kasih, Alhamdulillah,” ucap Puan dikutip dari akun Youtube Kompas TV.

Sebelum disahkan, RUU tersebut lebih dahulu menyelesaikan pembahasan tingkat I di Komisi III DPR RI bersama pemerintah. Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Rabu (18/11/2026), seluruh fraksi dan pemerintah menyetujui RUU tersebut untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna.

Persetujuan itu diberikan setelah Panitia Kerja (Panja), seluruh fraksi, dan pemerintah menyelesaikan pembahasan serta menyampaikan pendapat akhir masing-masing.

Apa Saja yang Bisa Dirampas Negara?

RUU Perampasan Aset mengatur ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas negara. Salah satu cakupannya adalah aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menjelaskan, pengaturan tersebut juga mencakup tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat. Contohnya, investasi bodong dan perdagangan saham bodong.

Baca Juga  Waspada Hantavirus, Puan Maharani Desak Pemerintah Perkuat Layanan Kesehatan Daerah!

Dengan demikian, objek perampasan tidak terbatas pada aset hasil korupsi. Aset yang memenuhi kriteria dan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam undang-undang juga dapat menjadi sasaran perampasan.

Namun, penentuan aset yang dapat dirampas harus mengikuti ketentuan mengenai jenis, nilai, dan kriteria aset serta prosedur hukum yang berlaku. Perampasan bukan berarti negara dapat mengambil seluruh harta seseorang secara sepihak.

Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana

Salah satu materi penting dalam UU Perampasan Aset adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based forfeiture.

Mekanisme ini memungkinkan proses perampasan aset dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi yang ditentukan undang-undang.

Prosedurnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga putusan dan pelaksanaan putusan.

Meski demikian, mekanisme tersebut tetap menempatkan pengadilan sebagai bagian penting dalam proses perampasan. Pengaturan ini juga tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Pihak Ketiga dan Pengawasan Aset

Dalam pembahasan tingkat I, seluruh fraksi Komisi III DPR RI turut menekankan pentingnya pengawasan pengadilan dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik.

RUU ini mengatur pemberian kesempatan yang berimbang bagi pihak ketiga untuk membuktikan hak dan kepentingannya atas aset yang menjadi objek perampasan. Ketentuan tersebut ditujukan untuk mencegah perampasan terhadap harta pihak lain yang tidak terkait dengan tindak pidana.

Baca Juga  Puan Maharani Santai Tanggapi Tiga Eks Kader PDIP Gabung PSI

Selain itu, regulasi ini mengatur pembentukan badan yang berwenang mengelola aset hasil perampasan secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan tersebut meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset juga menjadi perhatian. Pengaturan tersebut mencakup pengawasan oleh badan independen, pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

RUU tersebut juga mengatur optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas.

Komisi III Bahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah

Dalam laporan hasil pembahasan, Habiburokhman menyampaikan bahwa Panja telah membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.

Panja juga menggali saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat serta para ahli. Masukan tersebut menjadi bahan penyempurnaan agar regulasi tidak hanya mendukung efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menjamin partisipasi dan keadilan.

Habiburokhman menyebut terdapat sejumlah pokok pengaturan yang menjadi perhatian Panja, antara lain penegasan prinsip dan asas hukum perampasan aset dengan mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

Pengaturan lainnya mencakup ruang lingkup tindak pidana, kriteria aset, prosedur perampasan tanpa putusan pidana, perlindungan pihak ketiga, pengembalian aset kepada korban, serta tata kelola dan pengawasan aset hasil perampasan.

“Hal ini semata dilakukan untuk memberikan pencerahan dan pengayaan dalam pembahasan dan untuk mewujudkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang partisipatif dan berkeadilan,” ujar Habiburokhman.

Baca Juga  Sidang Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Mundur ke 9 Desember, MPR Bentuk Tim Khusus

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej yang mewakili pemerintah juga menyampaikan persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II. Pemerintah menilai mekanisme perampasan aset, termasuk tanpa putusan pidana, penting untuk mendukung pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya yang merugikan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembahasan tingkat I, perwakilan fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU sebagai penanda penyelesaian tahap tersebut sebelum dibawa ke Rapat Paripurna.

Sementara itu, dalam pembahasan di Komisi III, Habiburokhman menyebut regulasi ini telah dinantikan selama 18 tahun sejak pertama kali diusulkan. Pembahasan intensif di Komisi III berlangsung lebih dari satu tahun, tepatnya sejak Agustus 2025.

Menurut Habiburokhman, pengesahan UU Perampasan Aset menjadi bagian dari perubahan paradigma penegakan hukum. Pemidanaan tidak lagi hanya berorientasi pada pemenjaraan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana.

“Yang pertama kondisi saat ini bahwa tujuan penghukuman yang sebelumnya hanya adalah pemenjaraan pelaku pidana lalu hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan dan korupsinya konvesional,” ujarnya.

“Sementara paradigma dalam UU Perampasan Aset bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban.”

Habiburokhman juga menyampaikan bahwa Komisi III mengedepankan partisipasi publik bermakna selama proses pembahasan.

“Komisi III menyelenggarakan 87 kegiatan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum), kami libatkan para pakar, para ahli, akademsi, organisasi masyarakat, mahasiswa dan lainnya,” ujarnya.***