MAKLUMAT–Sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka resmi diundur dari rencana semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyetujui perubahan jadwal tersebut setelah Presiden Prabowo Subianto meminta tambahan waktu untuk menyiapkan dua nama calon Wapres.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, Presiden telah membalas surat pimpinan MPR terkait permintaan pengajuan dua nama calon pengganti Gibran. Dalam surat tersebut, Prabowo menjelaskan padatnya agenda kenegaraan sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk menentukan kandidat.
Sebelumnya, pimpinan MPR meminta Presiden menyerahkan dua nama calon Wapres paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna yang semula dijadwalkan 2 Desember 2026. Dengan ketentuan tersebut, batas penyerahan nama kandidat jatuh pada 18 November 2026.
Namun, Presiden meminta penyesuaian jadwal karena masih perlu melakukan pembahasan bersama partai-partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Presiden juga mempertimbangkan masukan dari sejumlah tokoh sebelum menentukan dua kandidat.
“Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal Rabu 9 Desember 2026, mundur satu minggu,” kata Muzani kepada awak media, Senin (16/11/2026).
MPR Bentuk Tim Ad Hoc Beranggotakan 36 Orang
Setelah menerima permintaan Presiden, pimpinan MPR menggelar rapat gabungan bersama kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Rapat tersebut menyetujui perubahan jadwal sidang paripurna sekaligus membahas persiapan pengisian kekosongan jabatan Wapres.
Dalam rapat itu, MPR membentuk tim ad hoc yang bertugas mempersiapkan proses pemilihan Wapres pengganti Gibran. Tim tersebut dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto dari Fraksi PDI Perjuangan, dengan didampingi dua wakil ketua tim.
MPR menetapkan total anggota tim ad hoc sebanyak 36 orang. Keanggotaan tim terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi di MPR dan kelompok DPD.
Pembentukan tim ini menjadi bagian dari persiapan kelembagaan untuk memastikan proses pengisian jabatan Wapres berjalan melalui mekanisme yang telah disiapkan MPR.
Lestari Moerdijat Pimpin Verifikasi Berkas Calon Wapres
Selain membentuk tim ad hoc, MPR juga menyiapkan tim khusus untuk memeriksa kelengkapan dokumen kandidat Wapres.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat ditunjuk sebagai koordinator tim verifikasi berkas calon Wapres. Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dipercaya memimpin tim verifikasi dengan didampingi seorang sekretaris dari Fraksi PDI Perjuangan.
Tim verifikasi tersebut akan menangani pemeriksaan berkas calon yang diajukan dalam proses pengisian jabatan Wapres.
Langkah ini dilakukan untuk mempersiapkan tahapan pemilihan sekaligus memastikan dokumen kandidat melalui proses pemeriksaan sebelum dibawa ke sidang paripurna.
Momen Baru dalam Praktik Ketatanegaraan
Muzani menyebut proses pengisian kekosongan jabatan Wapres kali ini menjadi pengalaman baru dalam praktik ketatanegaraan Indonesia setelah reformasi 1998.
Karena itu, lanjut dia, MPR menyiapkan perangkat dan mekanisme kerja untuk menjalankan seluruh tahapan, mulai dari pengajuan dua nama oleh Presiden, pemeriksaan berkas kandidat, hingga pemilihan dan pelantikan melalui sidang paripurna.
Dengan perubahan jadwal tersebut, sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wapres pengganti Gibran dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 9 Desember 2026.
Sementara itu, Presiden Prabowo masih memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan partai-partai pengusung serta meminta pertimbangan sejumlah tokoh sebelum mengajukan dua nama calon kepada MPR.












