MAKLUMAT – Bupati Jember Muhammad Fawait meniadakan agenda open house Lebaran di Pendopo Wahyawibawagraha tahun ini. Penghapusan kegiatan yang selama ini menjadi agenda rutin itu menjadi langkah konkret efisiensi energi dan anggaran di tengah fluktuasi harga minyak dunia.
Keputusan tersebut menandai perubahan pendekatan pemerintah daerah dalam merespons tekanan global. Yaitu, dengan memangkas langsung kegiatan seremonial yang berpotensi mendorong konsumsi energi.
Selain meniadakan open house di pendopo, Pemerintah Kabupaten Jember juga menyiapkan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara. Tujuannya untuk menekan penggunaan energi, terutama dari sektor transportasi dan operasional kantor.
Gus Fawait, sapaan karibnya, menyatakan bahwa lonjakan harga minyak mentah global berdampak pada peningkatan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) pemerintah pusat. Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah konkret.
“Sebagai bagian dari NKRI, kita harus peka terhadap kondisi global. Ketidakstabilan di Timur Tengah membuat harga minyak fluktuatif. Jika konsumsi tidak dikendalikan, beban subsidi negara akan semakin membengkak,” ujar Gus Fawait saat diwawancarai di kediamannya, Ponpes Nurul Chotib, Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Sabtu (21/3/2026).
Ia menegaskan, kebijakan efisiensi tersebut tidak berkaitan dengan kelangkaan BBM di Jember. Menurut dia, ketersediaan energi di daerah itu masih aman.
Meski open house resmi di pendopo ditiadakan, Gus Fawait tetap menerima kunjungan masyarakat secara terbatas di lingkungan pondok pesantren.
“Tahun ini tidak ada open house di pendopo. Kita kembali ke kesederhanaan. Kalau ada tamu, kami terima di pondok dengan jamuan ala kadarnya. Niat utamanya adalah mendukung gerakan efisiensi pemerintah pusat,” imbuhnya.
Pemerintah Kabupaten Jember saat ini tengah membahas skema WFH melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Skema tersebut direncanakan berlaku satu hingga dua hari dalam sepekan.
“Kami sedang siapkan skemanya. Mungkin dalam satu minggu ada satu atau dua hari WFH. Dengan pengalaman saat COVID lalu, saya yakin pelayanan publik tetap prima dan tidak akan terganggu,” tandasnya. (SPT)
