MAKLUMAT — Peta kekuatan menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) semakin mengerucut. Tiga nama mencuat sebagai penantang utama dalam bursa calon Ketua Umum PBNU periode 2026–2031.
Di tengah menguatnya kontestasi, tahapan menuju Muktamar juga mulai dipanaskan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai penyelenggara.
Figur seperti KH Imam Jazuli, KH Marzuki Mustamar, dan KH Yusuf Chudlori kini berada di posisi teratas dalam peta persaingan.
Survei Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara) menunjukkan kompetisi terbuka dengan tiga kandidat unggul:
1.KH Imam Jazuli: 26,1%
2.KH Marzuki Mustamar: 22,6%
3.KH Yusuf Chudlori: 17%
Sedangkan Ketua Umum PBNU saat ini, KH Yahya Cholil Staquf berada di angka 9,8%, diikuti kandidat lain dengan selisih cukup jauh.
Sementara itu, PBNU mulai menyiapkan tahapan teknis menuju Muktamar yang diperkirakan berlangsung Juli–Agustus 2026.
” Proses saat ini masih berada pada fase awal, tetapi sejumlah langkah krusial sudah berjalan,” terang Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dikutip, Senin (23/3/2026)
Ia mengungkapkan beberapa tahapan penting yang tengah disiapkan meliputi adalah verifikasi kepengurusan. PBNU membentuk tim panel untuk memverifikasi keabsahan kepengurusan di tingkat wilayah dan cabang. Proses ini menjadi krusial karena menentukan siapa yang berhak menjadi peserta dan memiliki suara dalam Muktamar.
Tim ini dipimpin oleh Rois Syuriah PBNU, Prof Muhammad Nuh dan bertugas memastikan seluruh dokumen administrasi, termasuk SK kepengurusan lengkap dan sah.
Selanjutnya, penentuan peserta muktamar. Hasil verifikasi akan menjadi dasar penetapan peserta resmi Muktamar. Ini menjadi tahap sensitif karena berpotensi memengaruhi peta dukungan kandidat.
Kemudian penetapan lokasi muktamar. Sejumlah daerah telah mengajukan diri sebagai tuan rumah. PBNU masih mempertimbangkan opsi lokasi, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa, sebelum diputuskan melalui rapat resmi.
Lalu ada konsolidasi wilayah dan cabang. PWNU dan PCNU mulai melakukan konsolidasi internal untuk menentukan arah dukungan. Tahap ini biasanya menjadi arena lobi paling intens dalam tradisi Muktamar NU.
Selain itu, Pra-Muktamar (Konferensi Besar). PBNU juga membuka kemungkinan digelarnya forum pra-Muktamar sebagai bagian dari pematangan agenda, termasuk pembahasan isu strategis organisasi.
Masuknya tahapan teknis Muktamar menandai bahwa kontestasi NU tidak hanya terjadi di ruang wacana, tetapi mulai bergerak ke ranah struktural.
Dalam konteks NU, justru tahapan seperti verifikasi kepengurusan dan penentuan peserta memiliki pengaruh sangat besar terhadap hasil akhir. Artinya, pertarungan tidak hanya soal elektabilitas figur, tetapi juga soal siapa yang menguasai struktur dan legitimasi organisasi.
Tingginya angka ketidakpuasan (80 persen) terhadap kepemimpinan saat ini memang membuka ruang perubahan. Namun, tanpa penguasaan struktur, terutama di tingkat PWNU dan PCNU—dukungan tersebut bisa tidak terkonversi menjadi suara riil di Muktamar.
Di sisi lain, dimulainya konsolidasi wilayah menunjukkan bahwa pertarungan sudah masuk fase “sunyi” tetapi menentukan lobi antar-kiai, komunikasi jaringan pesantren, dan negosiasi dukungan.
Faktor-faktor ini kerap tidak terlihat di permukaan, tetapi justru menjadi penentu dalam tradisi politik NU. Muktamar NU 2026 bukan sekadar kontestasi popularitas, melainkan pertarungan antara kekuatan elektoral dan kekuatan struktural. Siapa yang mampu menggabungkan keduanya, dialah yang berpeluang besar memenangkan kursi Ketua Umum PBNU.***
