MAKLUMAT — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu memaparkan sebelas poin penting terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih membutuhkan penjelasan lebih rinci kepada publik.
“Berbagai pernyataan Bapak Presiden terkait MBG tidak tuntas karena para Pembantu Presiden tidak menjelaskan lebih rinci lagi agar rakyat dapat memahami secara utuh,” ujarnya, melansir akun X pribadinya @msaid_didu pada Selasa (24/3/2026).
Pertama, ia menyoroti sumber anggaran MBG yang disebut-sebut berasal dari penghematan. Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan secara detail pos anggaran apa saja yang dihemat. Jika tidak diuraikan, publik dapat beranggapan bahwa hal itu bukan penghematan, melainkan sekadar pengalihan anggaran.
Kedua, berkaitan dengan pernyataan Sekretariat Kabinet RI bahwa MBG tidak mengambil anggaran pendidikan. “Penjelasan ini sangat kontroversial dan salah karena jelas-jelas anggaran MBG adalah bagian dari anggaran pendidikan sebesar 20% APBN. Artinya karena ada anggaran MBG di pos anggaran pendidikan, maka program terkait pendidikan dikurangi sebesar anggaran MBG,” jelasnya.
Poin ketiga adalah tentang suspend terhadap 1.000 SPPG. Said Didu menilai data tersebut perlu dijelaskan lebih lanjut oleh Badan Gizi Nasional (BGN) serta diumumkan kepada publik soal daftar dapur mana saja yang telah di-suspend.
Selanjutnya, ia menyinggung soal pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebagian besar terkait dengan kekuasaan. Said Didu mendorong BGN untuk menjelaskan transparansi serta sistem lelang SPPG kepada publik.
“Dari sekitar 25 ribu SPPG yang sudah selesai dari target sekitar 36 ribu SPPG, sebagian besar dimiliki oleh lembaga atau pihak yang dekat dengan kekuasaan. Dan yang terbanyak adalah SPPG yang terkait dengan polisi,” ujarnya.
Poin kelima, adalah tentang MBG yang dinilai sebagai bisnis “karpet merah” tanpa risiko. Ia menilai BGN perlu menjelaskan alasan pemilihan model bisnis yang dianggap sangat menguntungkan investor SPPG.
“Dari anggaran Rp15 ribu yang disediakan, sebesar Rp5 ribu (33,33%) langsung jadi hak pemilik SPPG. Sisanya Rp10 ribu untuk makanan yang disesuaikan dengan harga bahan makanan. Jika harga makanan naik, maka porsinya yang dikurangi, ini tanpa risiko bisnis,” jelasnya.
Said Didu juga menyoroti penyebab kasus keracunan MBG yang dinilai belum diikuti pertanggungjawaban hukum. Ia menilai BGN dan pihak kepolisian perlu menjelaskan mengapa berbagai kasus keracunan makanan MBG yang terjadi tidak diikuti dengan pemberian sanksi hukum kepada pihak SPPG.
Ia juga menyoroti kualitas MBG. Ia menilai BGN perlu menjelaskan soal mengapa setiap protes masyarakat terkait kualitas dan kuantitas MBG tidak diikuti dengan pertanggungjawaban dari pihak SPPG.
Kedelapan, Said Didu menyoroti tentang pemilik dan pegawai SPPG yang terkesan seperti warga kelas satu. Ia menilai BGN perlu menjelaskan mengapa pemilik dan pegawai SPPG seakan memiliki posisi lebih tinggi dibanding pihak lain yang terlibat dalam MBG.
“BGN harus menjelaskan kenapa pemilik dan pegawai SPPG seakan ‘kastanya’ lebih tinggi dari pihak yang terkait dengan MBG. Bahkan di berbagai tempat, pihak SPPG seakan ‘atasan’ guru dan pimpinan sekolah,” imbuhnya.
Kesembilan, ia menyoroti pengelolaan anggaran dan manajemen SPPG yang dilakukan secara sentralistik oleh BGN. Ia menilai BGN perlu menjelaskan alasan sistem pengelolaan dan penguasaan anggaran MBG yang sangat besar dilakukan secara terpusat.
Selanjutnya, ia menyoroti kejelasan antara anggaran yang harus tetap atau Program MBG yang harus tetap berjalan. Ia menilai BGN dan Menteri Keuangan perlu memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pernyataan Presiden bahwa anggaran MBG tidak akan diubah.
“Apakah maksudnya anggaran yang harus tetap atau program yang harus jalan dan harus lebih baik dengan anggaran yang lebih efisien?” ujarnya.
Terakhir, ia menyoroti klaim bahwa MBG dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ia menilai Menteri Keuangan, Bappenas, dan BGN perlu menjelaskan secara kuantitatif apakah penggelontoran anggaran sekitar Rp355 triliun tersebut benar-benar berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Itulah minimal sebelas pertanyaan pokok agar Program MBG bisa berjalan baik dan betul-betul buat rakyat,” tandasnya.
