PARTISIPASI perempuan sebagai kontestan dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mengalami peningkatan. Termasuk tingkat keterpilihan perempuan. Data Perludem menyebut 22,1 persen (berbanding 20,5 persen pada Pemilu 2019) caleg perempuan berhasil melenggang ke Senayan.
Hal itu diamini oleh Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah (LPPA) Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) Jawa Timur, Putri Aisyiyah Rachma Dewi. Menurut dia, secara kuantitas jumlah caleg perempuan mengalami peningkatan.
Namun, dia menggarisbawahi, peningkatan secara kuantitas tersebut ternyata masih belum diikuti peningkatan secara kualitas. Menurut Putri, di lapangan ternyata perempuan yang maju mencalonkan diri seolah hanya sebagai pelengkap yang dipasang oleh partai sebagai formalitas.
“Jadi mereka tidak menjadi calon legislatif yang memang dipasang atau calon legislatif yang dipersiapkan secara sungguh-sungguh untuk memenangkan Pemilu 2024,” ujarnya kepada Maklumat.id, Selasa (2/4/2024) malam.
Putri menjelaskan, terdapat sejumlah indikasi yang menunjukkan hal tersebut. Pertama, kata dia, sejumlah caleg perempuan ternyata tidak mendapatkan pendampingan yang serius dari partai politik (parpol) yang mengusungnya.
“Dengan fakta tersebut, saya berasumsi bahwa memang tidak ada keseriusan partai terhadap calon-calon legislatif perempuan ini,” katanya.
“Jadi mereka memang mencari perempuan-perempuan yang potensial namun itu hanya dipasang hanya untuk pelengkapan saja, tanpa ada upaya partai untuk melakukan strategi pemenangan secara serius terhadap caleg perempuan ini,” imbuh Putri.
Lebih lanjut, perempuan kelahiran Surabaya tahun 1984 lalu itu menilai, terdapat perbedaan sikap pemilih terhadap caleg perempuan.
“Perilaku pemilih ketika menghadapi calon legislatif perempuan, masyarakat kita masih banal dalam menilai caleg perempuan itu tadi. Mereka hanya mendasarkan pada fisik semata maupun popularitas,” kritiknya.
Sejumlah caleg perempuan yang mampu lolos ke Senayan itu, menurut Putri karena mereka memang figur yang populer dari kalangan artis maupun public figure yang memang sudah memiliki popularitas cukup tinggi.
Selain popularitas, Putri juga mengkritik kebanalan masyarakat saat memilih kontestan perempuan. Dia mencontohkan pada pemilihan di DPD RI. Menurut dia, narasi yang berkembang terhadap kelolosan dua kandidat perempuan di DPD adalah bukan berdasarkan pada kecakapan dan gagasan yang diangkat.
“Bukan dari hal kecakapan mereka, tetapi masyarakat memilih karena mereka good looking, karena mereka memiliki visual yang menarik di mata masyarakat. Sehingga saya melihat bahwa dalam kancah politik pun objektifikasi terhadap perempuan ini masih berlangsung,” ungkap dia.
Peningkatan Keterpilihan Kursi Perempuan
Senada dengan sejumlah data yang menyebut terdapat peningkatan kursi keterpilihan perempuan dalam Pileg 2024, Putri juga menyebut hal demikian.
Namun, dia mewanti-wanti agar jangan sampai hal itu membuat kalangan perempuan bersenang dan berbangga hati berlebihan. Lalu merasa bahwa tugas telah selesai.
“Karena kebijakan afirmasi itu angkanya 30 persen. Menurut saya angka 30 persen pun ini sebenarnya masih angka yang sangat minimal, mengingat misalkan secara statistik saja jumlah perempuan, jumlah masyarakat atau jumlah penduduk Indonesia secara apabila dilihat dari sisi gendernya antara laki-laki dan perempuan itu hampir sama,” katanya.
“Tetapi untuk keterwakilan perempuan jumlahnya dipatok yang minimal ya 30 persen. Dan 30 persen itu pun masih belum tercapai,” keluh Putri.
Menurut dia, hal itu menjadi PR (Pekerjaan Rumah) besar untuk bisa mencapai angka keterpilihan dan keterwakilan minimal 30 persen tersebut.
“Itu secara kuantitas, secara kualitas, kembali seperti yang tadi saya sampaikan ada PR besar untuk menguatkan kawan-kawan perempuan yang berlaga atau berjuang di jalur politik ini tadi,” terang Putri.
Satu, kata dia, mereka harus menguasai strategi politik yang membantu mereka untuk memenangkan pertarungan. Kedua, masih menurut Putri, mereka juga harus memahami isu-isu yang berkaitan dengan kawan-kawan perempuan. Tentu ini menjadi PR besar karena itu adalah hal yang sangat penting untuk membuat mereka lebih berpikir dan berpikir.
“Karena isu-isu perempuan ini masih dianggap sebagai isu yang minor dan tidak terlalu laku ketika diangkat sebagai sebuah materi kampanye. Saya rasa ini juga menjadi PR banyak pihak untuk menjadikan isu-isu perempuan ini sebagai isu yang mainstream dan masuk di dalam agenda publik maupun agendanya dan juga di dalam agenda kebijakan,” tegas Putri.
Kondisi Caleg Perempuan Muhammadiyah
Sementara itu, situasi di tubuh Persyarikatan menurut Putri juga masih banyak caleg perempuan belum mampu lolos. Meski begitu, dia menyebut, hal tersebut bukanlah murni kesalahan para caleg itu.
Putri menjelaskan, upaya yang dilakukan oleh Persyarikatan dalam membentuk, mengawal serta menjadi support system bagi para kader perempuan yang ikut berkontestasi dalam Pileg 2024 masih sangat kurang.
Hal itu, kata dia, menjadi problem penting yang sesegera mungkin harus dicari solusinya, untuk menghadapi pertarungan politik di masa-masa mendatang.
“Memang Aisyiyah, katakanlah sudah melakukan pendataan caleg, sudah melakukan sekolah politik perempuan, tetapi saya mengakui bahwa memang upaya Aisyiyah hanya sebatas itu. Tapi, tidak ada upaya serius misalkan dalam melakukan penguatan atau capacity building terhadap caleg secara berkelanjutan,” ungkapnya.
“Menurut saya hal ini sebenarnya bisa dilakukan dan harusnya dilakukan tidak satu dua hari saja menjelang pemilu. Tetapi dilakukan jauh hari sebelumnya supaya persiapan itu betul-betul matang dan caleg perempuan sendiri itu merasakan memang adanya kawan sejalan yang membantu mereka dalam mencapai pemenangan itu,” sambung Putri.
Reporter: Ubay NA
Editor: Aan Hariyanto
