MAKLUMAT — Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Suli Da’im, menandaskan bahwa peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) setiap tanggal 2 Mei, seharusnya tidak berhenti hanya sebatas pada acara seremoni rutin tahunan.
Suli menyebut, peringatan Hardiknas adalah momentum refleksi kritis untuk membenahi tata kelola pendidikan, khususnya peran Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur dan manajemen satuan pendidikan di seluruh wilayah.
Ia menilai, Jawa Timur yang di dalamnya terdapat 4.688 sekolah—dari jenjang SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta—memiliki potensi dan kekuatan besar dalam sektor pendidikan. Namun, ternyata besarnya jumlah tersebut tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas jika tidak didukung oleh manajemen yang kuat dan terarah.
“Hardiknas ini harus menjadi titik evaluasi. Kita tidak kekurangan sekolah, tetapi masih menghadapi persoalan dalam pengelolaan dan pemerataan kualitas pendidikan,” tandas Suli, dalam keterangan kepada Maklumat.id pada Sabtu (2/5/2026).
Transformasi Manajemen Sekolah
Suli menyoroti bahwa banyak sekolah masih dikelola secara administratif, belum sepenuhnya berbasis kinerja dan mutu.
“Sekolah masih fokus pada rutinitas administratif. Padahal kepala sekolah harus berperan sebagai manajer yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan sekadar menjalankan program,” ujarnya.
Ia menilai perencanaan berbasis data, evaluasi kinerja yang objektif, serta inovasi pembelajaran masih belum merata di seluruh satuan pendidikan.
Peran Strategis Dinas Pendidikan
Dalam momentum Hardiknas tahun 2026 ini, Suli memberikan catatan tegas kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur. Ia meminta agar Disdik tidak hanya berperan sebagai regulator administratif, tetapi harus mampu memainkan peran yang lebih strategis dalam memajukan pendidikan di Jawa Timur.
“Dinas Pendidikan harus menjadi pengendali mutu. Tidak cukup hanya mengelola program, tetapi harus aktif melakukan supervisi, pembinaan, dan intervensi terhadap sekolah yang kualitasnya masih rendah,” tegasnya.
Menurut Suli, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah program, tetapi dari dampaknya terhadap kualitas siswa dan pemerataan pendidikan di daerah.
Tidak Ada Dikotomi Negeri dan Swasta
Lebih jauh, Suli juga menegaskan tidak boleh ada lagi dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, sebagaimana semangat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
“Hardiknas ini harus mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Sekolah swasta yang dibangun oleh dana masyarakat harus diapresiasi dan diperlakukan setara, bukan dipinggirkan,” kata politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur itu.
Ia menilai, selama ini masih terdapat ketimpangan perhatian, di mana sekolah negeri lebih dominan dalam akses program dan dukungan pemerintah.
PR Besar Kesejahteraan Guru
Tak cuma itu, sebagai refleksi Hardiknas, Suli juga menyoroti kondisi kesejahteraan guru, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan dan sekolah swasta, yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar.
“Masih banyak guru yang hidup jauh dari layak. Ini tidak boleh terus terjadi. Kalau kita ingin pendidikan berkualitas, maka guru harus sejahtera,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah untuk meningkatkan perhatian terhadap guru melalui kebijakan yang lebih berpihak, baik dari sisi insentif maupun jaminan sosial.
Hardiknas: Momentum Perubahan
Suli menegaskan bahwa Hardiknas harus menjadi momentum perubahan nyata dalam tata kelola pendidikan. Ia kembali menandaskan, momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional bukanlah sekadar acara seremonial, tetapi harus menjadi refleksi.
“Hardiknas bukan sekadar peringatan, tetapi refleksi. Kita harus berani mengakui bahwa masih ada masalah dalam manajemen pendidikan kita, dan kita harus memperbaikinya secara serius,” pungkas pria yang juga menjabat Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jawa Timur itu.
