MAKLUMAT — Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan kembali mengaktifkan Desk Penanggulangan Karhutla. Sumatera Selatan (Sumsel) ditetapkan sebagai salah satu wilayah prioritas pengendalian karhutla nasional.
Penguatan koordinasi itu ditegaskan dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla 2026 Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Rabu (6/5/2026), yang dipimpin Menko Polkam Djamari Chaniago bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Menko Polkam menyampaikan bahwa reaktivasi Desk Penanggulangan Karhutla dilakukan untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Reaktivasi Desk ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, khususnya untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pengendalian karhutla secara nasional,” ujar Djamari dikutip dari Kementerian Kehutanan.
Ia juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah agar capaian pengendalian karhutla yang selama ini membaik dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.
“Pemerintah tidak boleh lengah. Seluruh komponen bangsa harus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerja sama yang solid agar karhutla dapat ditekan hingga titik minimal,” tegasnya.
Menurut Djamari, Sumatera Selatan menjadi wilayah prioritas karena memiliki tingkat kerawanan tinggi akibat kombinasi lahan gambut, lahan mineral kering, kawasan perkebunan luas, serta riwayat kebakaran berulang.
Berdasarkan data sistem Sipongi milik Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, total indikasi luas kebakaran di Sumsel sepanjang Januari–Maret 2026 mencapai 68,45 hektare. Sementara secara nasional, indikasi luas kebakaran mencapai 55.324,19 hektare.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut tren karhutla nasional terus menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
“Tahun 2015 karhutla seluas 2,6 juta hektare, 2019 turun menjadi 1,6 juta hektare, dan 2023 berhasil ditekan menjadi 1,1 juta hektare. Tahun 2025 juga turun dari 376.805,05 hektare menjadi 359.619,42 hektare,” ungkap Raja Juli.
Ia menilai keberhasilan tersebut ditopang koordinasi lintas sektor yang semakin kuat, partisipasi masyarakat melalui pembentukan forum Masyarakat Peduli Api (MPA), serta penegakan hukum terhadap korporasi maupun individu pelaku pembakaran lahan.
“Pengendalian karhutla tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja. Semua pihak harus bekerja sama dan bertanggung jawab bersama,” katanya.
Data Agustus 2025
Luasan karhutla seperti dikutp dari laman PanganNews.id, mencapai 2.935,8 hektare sepanjang Januari hingga Agustus 2025 berdasarkan analisis citra satelit Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Kristanto, menyebut mayoritas karhutla terjadi di lahan mineral seluas 2.855,6 hektare, sedangkan kebakaran lahan gambut mencapai 80,2 hektare.
Wilayah dengan karhutla terluas tercatat di Musi Banyuasin mencapai 855,8 hektare, disusul Ogan Komering Ilir 473,6 hektare, Musi Rawas 362,6 hektare, Ogan Ilir 351,1 hektare, Ogan Komering Ulu 265,5 hektare, Empat Lawang 164,5 hektare, dan Muara Enim 116,7 hektare. Sementara daerah lain seperti Lahat, Musi Rawas Utara, Penukal Abab Lematang Ilir, Banyuasin, Lubuklinggau, Ogan Komering Ulu Timur, hingga Pagar Alam juga tercatat mengalami karhutla dengan luasan lebih kecil.
Adapun tiga daerah yakni Prabumulih, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Palembang belum terpantau mengalami kebakaran berdasarkan citra satelit. Untuk kebakaran lahan gambut, Ogan Komering Ilir menjadi wilayah paling terdampak dengan luas 45,4 hektare, disusul Banyuasin 13,2 hektare, Muara Enim 11 hektare, Musi Banyuasin 8,9 hektare, serta Musi Rawas Utara 1,7 hektare.
Ferdian mengingatkan lahan gambut menjadi perhatian khusus karena api sulit dipadamkan dan mudah menyebar saat musim kemarau panjang, sehingga patroli darat maupun udara terus ditingkatkan bersama pemerintah daerah dan masyarakat peduli api.***
