MAKLUMAT — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal menyampaikan analisisnya mengenai KTT Board of Peace (BoP) yang digelar di Washington, Kamis (19/2/2026). Melalui akun X miliknya, ia menilai proses yang tengah berjalan masih rapuh dan penuh risiko, meski sejumlah langkah awal sudah ditempuh.
“BoP sudah mulai bekerja, namun proses ke depan masih rapuh dan penuh risiko,” katanya, melansir akun X @dinopattidjalal pada Jumat (20/2/2026).
Ia melihat peran Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sangat dominan dalam forum tersebut. Menurutnya, aspek keamanan mulai bergerak dengan pembentukan Palestinian Security Force dan International Stabilization Force.
Namun, tantangan di lapangan masih berat, terutama terkait demiliterisasi dan kapasitas pasukan keamanan Palestina yang akan dilatih Yordania dan Mesir untuk bertugas di Gaza.
“Saya tidak merasakan empati dari pidato-pidato pihak Amerika terhadap korban jiwa dan penderitaan warga Gaza dalam dua tahun terakhir, bahkan tidak disinggung,” ujarnya.
Dino juga menyoroti pernyataan salah satu anggota eksekutif BoP yang menyinggung potensi nilai real estate dan bisnis di Gaza hingga 150 miliar dollar AS. Ia menilai pernyataan itu tidak sensitif terhadap nurani warga Gaza.
Selain itu, ia tidak menemukan rujukan mengenai aspek pengembangan politik selama masa transisi, karena pembahasan lebih banyak menekankan administrasi. Ia juga mencermati tata kelola dana yang dihimpun BoP belum jelas dan berpotensi menjadi sorotan.
“Saya tidak melihat referensi mengenai aspek ‘political development’ di Gaza dalam masa transisi, umumnya hanya mengenai aspek administrasi,” jelasnya.
Ia menambahkan, negara-negara Islam dan mayoritas Muslim dalam BoP untuk sementara tampak kompak. Namun, ia menilai proses di lapangan masih jauh dari prinsip Palestine-led process.
Dino juga meminta pemerintah memberi kejelasan apakah pasukan perdamaian Indonesia di Gaza akan menggunakan helm biru seperti pasukan penjaga perdamaian PBB pada umumnya. Jika tidak, menurut dia, hal itu akan menjadi yang pertama dan perlu dijelaskan alasannya kepada publik.
“Kita harus realistis mengenai keterbatasan peran Indonesia dalam BoP dan memperhitungkan risiko BoP menjadi stagnan —bahkan ambruk— karena kepentingan dan visi anggotanya masih berbeda-beda,” katanya.
Dino mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang tidak mengumumkan kontribusi Indonesia sebesar 1 miliar dollar AS untuk menjadi anggota permanen BoP. Ia menilai Indonesia tidak perlu berambisi menjadi anggota permanen dan harus tetap memegang opsi untuk keluar jika terjadi penyelewengan misi.
Ia juga mencatat pidato Presiden Prabowo dalam KTT tidak menyebut secara eksplisit two-state solution atau Palestinian statehood, padahal itu merupakan posisi prinsip Indonesia. Sementara itu, sejumlah negara seperti Arab Saudi, Qatar, Mesir, Turki, Pakistan, dan Maroko merujuk pada two-state solution dalam pidato mereka.
“Two-state solution dan Palestinian statehood harus selalu secara eksplisit menjadi rujukan utama pidato Presiden dan Menteri Luar Negeri dalam semua forum mengenai Palestina, terutama dalam BoP,” tegasnya.
