MAKLUMAT –Kota sering kali dipahami hanya sebagai kumpulan jalan, bangunan, dan pusat ekonomi. Padahal, kota sesungguhnya adalah ruang ingatan. Di setiap sudutnya tersimpan jejak kekuasaan, perubahan sosial, hingga pertarungan identitas yang membentuk wajah masyarakat hari ini. Hal itu tampak pada Kota Blitar, yang baru saja merayakan hari jadinya ke-120 pada 1 April 2026.
Selama ini, Blitar lebih dikenal sebagai kota di mana jasad Bung Karno dimakamkan. Namun, sebelum identitas itu melekat kuat, Blitar sesungguhnya telah mengalami proses panjang pembentukan sebagai kota kolonial modern di Jawa Timur. Jejak tersebut masih bisa dibaca dari tata kota, bangunan lama, jaringan transportasi, hingga pola perkembangan ekonominya.
Data sejarah menunjukkan wilayah Blitar pada masa sebelum 1750-an dikenal dengan nama “Brinjuk” atau “Bronjoek”. Nama itu muncul dalam peta dan catatan VOC. Wilayah tersebut diduga berada di kawasan pertemuan dua aliran sungai besar di sekitar Sungai Brantas. Baru setelah awal 1800-an, nama Blitar mulai digunakan secara luas dalam peta wilayah Voorstenlanden tahun 1814. Perubahan nama itu tampaknya bukan sekadar administratif, tetapi menandai perubahan penting dalam posisi wilayah ini di bawah pengaruh kolonial.
Perubahan besar mulai terjadi setelah Perang Jawa berakhir pada 1830. Pemerintah kolonial Belanda memperkuat kontrol terhadap wilayah-wilayah mancanegara wetan dari Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta melalui Perjanjian Sepreh di Nganjuk. Momentum ini menjadi titik penting yang membuka jalan bagi reorganisasi wilayah, eksplorasi sumber daya, hingga pembangunan kota-kota baru di Jawa.
Blitar kemudian berkembang bukan semata karena faktor geografis, tetapi karena kepentingan ekonomi kolonial. Publikasi dan eksplorasi ilmiah yang dilakukan F.W. Junghuhn pada 1850-an membuka perhatian terhadap potensi kawasan ini. Lalu pada 1870, lahir Undang-Undang Agraria dan Suiker Wet yang memberi ruang lebih luas bagi pemilik modal swasta untuk berinvestasi di wilayah Hindia Belanda.
Blitar mulai berubah dari kawasan agraris menjadi pusat aktivitas ekonomi yang lebih modern. Jalur jalan, pos, telegraf, hingga kereta api dibangun untuk menghubungkan perkebunan dengan pusat distribusi. Infrastruktur itu memang tampak seperti kemajuan, tetapi tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kolonial untuk mempercepat arus komoditas.
Ironisnya, banyak kota di Indonesia hari ini masih mewarisi pola pembangunan kolonial tersebut. Kota dibentuk terutama demi kepentingan ekonomi dan mobilitas barang, bukan sebagai ruang hidup manusia yang setara. Blitar adalah contoh nyata bagaimana modernitas kota di Indonesia lahir dari kebutuhan administrasi dan perdagangan kolonial.
Ketika Gemeente Blitar mulai terbentuk pada awal abad ke-20, wajah kota berubah semakin modern. Pemerintah kolonial membangun berbagai fasilitas publik seperti jaringan air bersih, stasiun kereta api, kantor pos, telepon dan telegraf, rumah sakit, taman kota, gereja, pasar, hingga pembangkit listrik. Semua fasilitas itu memperlihatkan bahwa Blitar telah diposisikan sebagai kota penting dalam jaringan ekonomi kolonial di Jawa Timur.
Namun, modernitas itu tidak hadir secara netral. Fasilitas kota pada masa kolonial sebagian besar dibangun untuk memenuhi kebutuhan warga Eropa, kelompok elite, serta kepentingan perdagangan. Bahkan pembentukan dewan kotapraja juga berkaitan dengan meningkatnya populasi warga Eropa dan kebutuhan menciptakan lingkungan kota yang dianggap sehat serta bebas wabah.
Artinya, konsep kota modern pada masa itu lahir dengan struktur sosial yang tidak setara. Ada segregasi ruang, segregasi pendidikan, bahkan segregasi layanan publik. Sekolah-sekolah seperti ELS, HCS, HIS, MULO, hingga OSVIA menunjukkan bahwa pendidikan kolonial dirancang berdasarkan kelas sosial dan kelompok etnis.
Meski demikian, warisan kolonial tidak selalu harus dipandang secara hitam-putih. Banyak infrastruktur dan tata ruang yang justru menjadi fondasi perkembangan Blitar hingga sekarang. Jalur kereta api, pasar, kawasan pemerintahan, hingga taman kota tetap menjadi denyut kehidupan masyarakat.
Persoalannya, Indonesia sering kali gagal membaca warisan kota kolonial sebagai sumber pengetahuan. Bangunan lama dianggap usang, kawasan bersejarah diperlakukan sekadar aset ekonomi, sementara identitas kota perlahan terkikis oleh pembangunan yang seragam.
Blitar sebenarnya memiliki modal sejarah yang kuat untuk membangun identitas kota berbasis heritage. Kota ini bukan hanya ruang nostalgia, tetapi juga laboratorium sejarah urban di Jawa Timur. Jejak stasiun, sekolah kolonial, gedung pemerintahan, jaringan perdagangan, hingga kawasan Kebonrojo dapat menjadi bagian penting dari narasi kota.
Sayangnya, kesadaran terhadap sejarah kota sering kalah oleh orientasi pembangunan jangka pendek. Banyak kota di Indonesia berlomba membangun pusat komersial modern, tetapi kehilangan karakter lokalnya. Padahal, kota tanpa ingatan masa lalu akan mudah kehilangan arah.
Karena itu, memahami landscape kolonial Blitar bukan berarti memuliakan kolonialisme. Justru sebaliknya, hal itu penting agar masyarakat memahami bagaimana kekuasaan membentuk ruang hidup mereka. Dari sana, kota dapat dibangun dengan kesadaran sejarah, bukan sekadar mengejar pertumbuhan fisik.
Blitar hari ini memang telah berubah jauh dari kota kolonial awal abad ke-20. Namun, jejak masa lalu itu masih hidup dalam struktur kotanya. Pertanyaannya sekarang, apakah masyarakat hanya akan membiarkan jejak tersebut memudar, atau menjadikannya fondasi untuk membangun identitas kota yang lebih kuat dan berkarakter?
Kota Blitar, di tengah arus urbanisasi dan homogenisasi kota-kota Indonesia, sesungguhnya memiliki peluang besar untuk menampilkan jati dirinya sendiri. Kota ini tidak kekurangan sejarah. Yang sering kali kurang hanyalah keberanian untuk membaca, merawat, dan menjadikannya arah bagi masa depan. Landscape Blitar sebagai kota masa depan sesungguhnya tumbuh dari masa lalu.(*)
