Stabilisasi Rupiah dan Perlindungan Masyarakat Rentan di Tengah Pelemahan Nilai Tukar

MAKLUMAT – Pelemahan nilai tukar rupiah ke kisaran Rp17.400–17.600 per USD menimbulkan tekanan besar terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dampak paling cepat dirasakan oleh masyarakat kecil, terutama melalui kenaikan harga pangan, energi, dan biaya hidup. Pemerintah perlu menggabungkan strategi stabilisasi pasar, penguatan fundamental ekonomi, dan perlindungan sosial yang terarah untuk mencegah pelemahan rupiah berubah menjadi krisis sosial.

Kita bersama tahu bahwa pelemahan rupiah dipicu oleh kombinasi faktor global dan domestik yang rentetan kejadiannya sebenarnya sudah dipicu sejak sebelum pandemi Covid-19 terjadi, dan semakin diperparah dengan fenomena dan dinamika nasional dan global yang terjadi akhir-akhir ini.

Paling tidak ada empat hal yang memicu terjadinya pelemahan rupiah yang terjadi beberapa hari ini, diantaranya ;

1. Kebijakan suku bunga “The Fed” yang masih tinggi dimana hal ini menyebabkan terjadinya arus modal keluar dari negara berkembang.
2. Defisit transaksi berjalan akibat impor pangan dan energi yang tinggi.
3. Ketidakpastian geopolitik global yang mendorong investor memilih dolar sebagai aset aman.
4. Kekhawatiran pasar terhadap defisit APBN dan kebutuhan refinancing utang.

Dalam kunjungannya ke Tuban Jawa Timur kemarin Presiden Parobowo Subianto menyatakan statement dalam pidatonya “bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan melemahnya rupiah terhadap dollar karena masyarakat desa tidak menggunakan dollar”, namun yang perlu diketahui bahwa pelemahan rupiah bukan hanya isu moneter, tetapi isu sosial karena dampaknya langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat menjadi efek domino yang perlu diwaspadai bersama.

Melemahnya nilai tukar rupiah tentu akan membawa dampak ekonomi dan sosial. Secara makro dan mikro aktivitas pergerakan ekonomi akan terdampak secara signifikan. Paling tidak akan ada empat dampak ekonomi yang akan terjadk jika trend rupiah terus melemah, diantaranya ; A). Terjadinya “imported inflation”, meningkatnya harga barang dan jasa  akibat kenaikan biaya atau harga dari luar negeri. Harga gandum, gula dan obat-obatan dan bahan lainnya akan mengalami kontraksi naik akibat situasi ini. B). Biaya produksi akan semakin meningkat, hal ini disebabkan karena 70-80% bahan baku industri kita masih impor. C). Mau tidak mau subsidi energi kita akan membengkak karena harus menyesuaikan harga BBM, akibatnya APBN akan semakin tertekan. D). Utang luar negeri pemerintah dan swasta tentu akan semakin mahal.

Selain dampak ekonomi, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar juga berpotensi menimbulkan dampak sosial terutama pada masyarakat kecil. Melemahnya rupiah yang tidak terkendali akan terus menggerus mata rantai kekuatan ekonomi bangsa dan hal ini memicu berbagai permasalahan sosial ditengah keberlangsungan bangsa. Paling tidak ada lima dampak sosial yang akan terjadi diantaranya ;

1. Kenaikan harga kebutuhan pokok. Barang-barang berbasis impor seperti tahu-tempe, mi instan, minyak goreng, dan obat-obatan mengalami kenaikan harga. Keluarga berpendapatan rendah mengalokasikan lebih dari 60% pendapatannya untuk pangan, sehingga kenaikan kecil pun pasti  sangat terasa.
2. Kenaikan harga BBM dan transportasi. Jika harga BBM subsidi dan nonsubsidi naik maka biaya logistik meningkat dan hal ini tentu akan menyebabkan harga pangan makin mahal. Selain itu sektor pekerja informal dan ojek online menjadi segmen yang paling terdampak akibat hal ini.
3. Penurunan daya beli. BPS mencatat 9,48 juta orang keluar dari kelas menengah dalam lima tahun terakhir. Pelemahan rupiah berpotensi mempercepat kemiskinan baru.
4. Risiko PHK dan stagnasi lapangan kerja. APINDO menyebut 70% pengusaha menunda rekrutmen karena fluktuasi kurs. Sektor padat karya (tekstil, alas kaki, makanan minuman) paling rentan.
5. Beban utang rumah tangga meningkat. Keluarga dengan cicilan berbasis dolar atau suku bunga mengambang menghadapi kenaikan cicilan.

Lantas apa yang harus dilakukan pemerintah menghadapi situasi ini ?. Gemantara Indonesia sebagai bagian dari infrastruktur kekuatan bangsa tentu melihat kondisi ini menjadi hal yang harus segera disikapi, pemerintah sebagai lembaga penyelenggara negara yang memiliki kewenangan arah kebijakan tentu harus mengambil langkah strategis.

1. Menjaga Kepercayaan Pasar (Prioritas Utama) dengan melakukan komunikasi kebijakan secara konsisten, cepat, dan kredibel. Selain itu pemerintah perlu menunjukkan disiplin fiskal untuk meredakan kekhawatiran pasar. Menjaga kepercayaan pasar juga bisa dilakukan dengan penguatan koordinasi antara Kemenkeu–BI–OJK untuk menjaga stabilitas. Menjaga kepercayaan pasar sama saja dengan menentukan arus modal. Tanpa kepercayaan, rupiah akan terus tertekan meski BI melakukan intervensi besar.
2. Intervensi Bank Indonesia untuk Stabilitas Jangka Pendek sangat penting untuk dilakukan untuk menjaga likuiditas dolar di pasar. Selain itu BI juga perlu untuk melakukan operasi moneter untuk meredam volatilitas serta menahan “capital outflow” melalui pengelolaan suku bunga. Meski Intervensi BI ini hanya membeli waktu, bukan solusi struktural, namun paling tidak ada langkah kongkret yang segera diambil oleh pemerintah menjawab ketidakpastian.
3. Optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan cara memperketat kewajiban penempatan DHE di perbankan nasional. Memberikan insentif bagi eksportir yang menahan dolar lebih lama, dan memperkuat cadangan devisa untuk stabilisasi jangka panjang.
4. Relaksasi Industri Berbahan Baku Impor untuk mencegah kenaikan harga barang dengan cara : memnerikan Insentif pajak sementara, melakukan Plpenundaan bea masuk dan memberikan skema pembiayaan khusus bagi UMKM industri. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menahan kenaikan harga barang agar tidak membebani masyarakat kecil.
5. Perlindungan Sosial yang Lebih Terarah. Pemerintah perlu memperkuat jaring pengaman sosial seperti ; A). Memperluas bantuan pangan langsung untuk keluarga miskin. B). Subsidi energi tepat sasaran (berbasis DTSEN). C). Bantuan transportasi untuk pekerja informal. D). Penambahan anggaran bansos sementara selama tekanan inflasi.
6. Stabilitas Fiskal dan Reformasi Struktural dengan cara menjaga defisit APBN tetap terkendali, mengurangi ketergantungan impor pangan dan energi dan mempercepat hilirisasi industri untuk memperkuat ekspor.

Gemantara Indonesia memberikan rekomendasi kebijakan (Prioritas 3 Bulan ke Depan) sebagai berikut ;

Pelemahan rupiah adalah ancaman ekonomi sekaligus sosial. Jika tidak ditangani dengan strategi terpadu, dampaknya akan paling berat bagi masyarakat kecil: harga pangan naik, daya beli turun, dan risiko kemiskinan meningkat. Pemerintah harus menggabungkan stabilisasi pasar, penguatan fundamental ekonomi, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran untuk mencegah pelemahan rupiah berubah menjadi krisis sosial.